KEBIJAKAN PPN

Petani Tebu Batal Kena PPN Gula 10%

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juli 2017 | 10:06 WIB
Petani Tebu Batal Kena PPN Gula 10%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sudah mendapatkan keputusan untuk mengatasi keluhan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% terhadap gula. Hal ini dibahas melalui pertemuan Ditjen Pajak dengan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan ada 2 poin yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya yaitu tidak berlakunya pengenaan tarif PPN10% terhadap petani ataupun pedagang gula.

"Petani itu bukan pengusaha kena pajak, karena omzetnya kan kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Asalkan omzet di bawah itu, ya jangankan petani gula, yang lainnya pun tidak akan dikenakan PPN oleh siapa pun," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Kamis (13/7).

Baca Juga:
DJP: Restitusi Bakal Bisa Dicairkan ke Rekening atau Deposit Pajak WP

Sementara, pengenaan PPN sebesar 10% menurutnya berlaku bagi pengusaha kena pajak dengan omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun. Berdasarkan omzet, Ken secara gamblang menegaskan petani gula sama sekali tidak dibebani oleh PPN.

Bahkan ke depannya Ditjen Pajak akan mengusulkan gula menjadi barang kebutuhan pokok, sehingga gula tidak akan kembali dikenakan tarif pajak.

Berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, gula termasuk kelompok barang kebutuhan pokok hasil industri. "Semua itu supaya produksi dalam negeri bisa lebih meningkat dan bisa bersaing dengan pedagang gula baik itu yang dari impor," tuturnya.

Baca Juga:
Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Sebelumnya, Ken menjelaskan, pengenaan PPN gula bukan berasal dari inisiatif pemerintah, namun justru inisiatif dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan uji materi, MA akhirnya mengabulkan pengenaan PPN 10% atas komoditas gula.

PP 31/2007 yang diajukan oleh Kadin merupakan perubahan keempat atas PP nomor 12 tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yangBersifat Strategis dacn Dibebaskan dari Pengenaan PPN tebu tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 25 Oktober 2024 | 15:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP: Restitusi Bakal Bisa Dicairkan ke Rekening atau Deposit Pajak WP

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 26 Oktober 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP: Akun Wajib Pajak di Coretax Lebih Komprehensif dari DJP Online

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 08:30 WIB ARGENTINA

Gara-Gara Korup dan Gemuk, Argentina Bubarkan Otoritas Pajak

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 07:00 WIB KABINET MERAH PUTIH

Sri Mulyani Carikan Kantor untuk Kementerian Baru

Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:15 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran, Wadah Kegelisahan Soal Pajak

Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:08 WIB HUT KE-17 DDTC

Kontributor Luar Negeri Beri Testimoni terkait Buku Gagasan Perpajakan

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:30 WIB HUT KE-17 DDTC

Untuk Kontributor, DDTC Bagikan Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:15 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Berikan Penghargaan untuk Pemenang Lomba dan Kontributor Buku

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:00 WIB HUT KE-17 DDTC

Kabinet Baru Perlu Baca Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran