KEBIJAKAN PPN

Petani Tebu Batal Kena PPN Gula 10%

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juli 2017 | 10:06 WIB
Petani Tebu Batal Kena PPN Gula 10%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sudah mendapatkan keputusan untuk mengatasi keluhan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% terhadap gula. Hal ini dibahas melalui pertemuan Ditjen Pajak dengan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan ada 2 poin yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya yaitu tidak berlakunya pengenaan tarif PPN10% terhadap petani ataupun pedagang gula.

"Petani itu bukan pengusaha kena pajak, karena omzetnya kan kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Asalkan omzet di bawah itu, ya jangankan petani gula, yang lainnya pun tidak akan dikenakan PPN oleh siapa pun," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Kamis (13/7).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sementara, pengenaan PPN sebesar 10% menurutnya berlaku bagi pengusaha kena pajak dengan omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun. Berdasarkan omzet, Ken secara gamblang menegaskan petani gula sama sekali tidak dibebani oleh PPN.

Bahkan ke depannya Ditjen Pajak akan mengusulkan gula menjadi barang kebutuhan pokok, sehingga gula tidak akan kembali dikenakan tarif pajak.

Berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, gula termasuk kelompok barang kebutuhan pokok hasil industri. "Semua itu supaya produksi dalam negeri bisa lebih meningkat dan bisa bersaing dengan pedagang gula baik itu yang dari impor," tuturnya.

Baca Juga:
WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Sebelumnya, Ken menjelaskan, pengenaan PPN gula bukan berasal dari inisiatif pemerintah, namun justru inisiatif dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan uji materi, MA akhirnya mengabulkan pengenaan PPN 10% atas komoditas gula.

PP 31/2007 yang diajukan oleh Kadin merupakan perubahan keempat atas PP nomor 12 tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yangBersifat Strategis dacn Dibebaskan dari Pengenaan PPN tebu tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Bikin Faktur Pajak Fiktif, Dua Bos Perusahaan Diserahkan ke Kejaksaan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?