TALLINN, DDTCNews – Dewan Uni Eropa mengatakan akan memprioritaskan agenda pajak tahun ini untuk modernisasi PPN untuk tujuan ekonomi digital yang diterapkan oleh pemerintahan Estonia yang baru. Pernyataan tersebut diumumkan dalam pertemuan ekonomi dan keuangan (ECOFIN) yang diadakan pada 11 Juli.
Menteri Keuangan Estonia Toomas Tõniste mengatakan akan membuat proposal perantara antara Uni Eropa dengan Estonia yang bertujuan untuk memenuhi keadilan pajak serta mencegah maraknya kasus penghindaran pajak.
Selain itu, Tõniste menambahkan akan menggunakan wadah pertukaran informasi secara otomatis untuk mengimplementasikan proposal tersebut.
“Proposal tersebut akan dibuat dalam waktu beberapa hari ke depan. Ini akan menjadi prioritas utama kami sebab, proposal ini akan sangat berpengaruh terhadap sistem perpajakan di Estonia ke depannya,” ungkapnya setelah pertemuan ECOFIN, Selasa (11/7).
Dewan Uni Eropa mengatakan perkembangan e-commerce lintas batas membuat perlu adanya modernisasi PPN untuk e-commerce. Hal ini untuk memfasilitasi UKM dalam melakukan transaksi e-commerce, menangkis penipuan PPN dan memastikan tersedianya lapangan kerja di Uni Eropa dan negara pihak ketiga.
Dalam proposal tersebut, pemerintah Estonia mengatakan bahwa pihaknya bermaksud untuk memulai negosiasi mengenai sistem PPN lintas batas berdasarkan asas perpajakan di tempat konsumsi dilakukan untuk menggantikan mekanisme sementara yang berlaku saat ini.
Selain itu, dilansir dalam mnetax.com, Pemerintah Estonia juga berencana untuk mendiskusikan tarif PPN atas e-book dan e-publication serta mencapai kesepakatan atas proposal transparansi pajak Komisi Uni Eropa yang menargetkan untuk membantu merancang skema perencanaan pajak. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.