PERPRES 74/2022

Perpres Baru! Jokowi Rilis Kebijakan Industri Nasional 2020-2024

Muhamad Wildan | Rabu, 11 Mei 2022 | 10:45 WIB
Perpres Baru! Jokowi Rilis Kebijakan Industri Nasional 2020-2024

Tampilan awal salinan Perpres 74/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan presiden (perpres) baru yang memerinci kebijakan industri nasional mulai dari 2020 hingga 2024. Perpres yang dimaksud ialah Perpres No. 74/2022.

Dalam perpres tersebut, diperinci mengenai sasaran pembangunan industri, fokus pengembangan industri, tahapan capaian pembangunan industri, pengembangan sumber daya industri, pemberdayaan industri, hingga fasilitas fiskal dan nonfiskal.

"Kebijakan industri nasional 2020-2024 ... dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perpres ini," bunyi Pasal 2 Perpres 74/2022, Rabu (11/5/2022).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Dengan ditetapkannya Perpres 74/2022, kementerian dan lembaga (K/L) wajib menetapkan kebijakan sektoral di bidang perindustrian dengan mengacu pada rencana induk pembangunan industri 2015-2035 dan juga kebijakan industri nasional 2020-2024.

Gubernur dan bupati/walikota juga harus mengacu pada rencana induk pembangunan industri 2015-2035 dan kebijakan industri nasional 2020-2024 ketika menyusun rencana pembangunan industrinya masing-masing.

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan industri nasional 2020-2024 dan rencana kerja pembangunan industri," bunyi Pasal 5 Perpres 74/2022.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Perpres 74/2022 telah ditetapkan dan diundangkan pada 27 April 2022 dan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan diundangkannya perpres 74/2022, kebijakan industri nasional pada 2020 dan 2021 yang telah disusun dan dilaksanakan pemerintah dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN