AMERIKA SERIKAT

Perkuat Penerimaan Pajak, Ini 7 Kebijakan Utama Joe Biden

Muhamad Wildan | Kamis, 08 April 2021 | 15:30 WIB
Perkuat Penerimaan Pajak, Ini 7 Kebijakan Utama Joe Biden

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner/NZ/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menerbitkan dokumen berjudul The Made in America Tax Plan yang berisikan sejumlah rencana pajak yang akan dicanangkan oleh Presiden AS Joe Biden selama masa pemerintahannya.

Dalam dokumen tersebut, Pemerintah AS akan menciptakan iklim yang kompetitif, menghapuskan praktik profit shifting, mencegah perang tarif pajak korporasi, dan menciptakan kebijakan pajak yang mendukung perkembangan energi terbarukan serta ramah lingkungan.

"Lebih penting lagi, rencana kebijakan pajak diperlukan untuk mengumpulkan dana yang cukup guna mendanai investasi infrastruktur, riset, dan sektor manufaktur hingga 15 tahun ke depan sesuai dengan American Jobs Plan," tulis Kemenkeu dalam dokumen tersebut, Kamis (8/4/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Secara khusus, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tarif pajak efektif atas korporasi multinasional AS yang kian rendah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu rata-rata hanya sekitar 7,8% dari laba yang diperoleh.

"Meski perusahaan AS memiliki profitabilitas tertinggi di dunia, faktanya pajak yang dikumpulkan otoritas pajak AS jauh lebih rendah ketimbang pajak korporasi yang dikumpulkan oleh negara-negara OECD lainnya," tulis Kemenkeu.

Kebijakan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) yang disahkan dan berlaku pada masa pemerintahan Donald Trump juga ikut disorot. Akibat kebijakan tersebut, penerimaan pajak dari sektor korporasi tercatat turun dari 2% menjadi tinggal 1% dari PDB.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Tak hanya itu, TCJA dinilai membuat pengumpulan pajak korporasi terus tergerus lantaran praktik pengalihan laba (profit shifting) makin marak.

Untuk itu, Biden dalam dokumen The Made in America Tax Plan mengusulkan 7 kebijakan besar guna menekan praktik penghindaran pajak dan menciptakan level playing field antara perusahaan multinasional dan domestik.

Pertama, tarif pajak korporasi naik dari 21% menjadi 28%. Kedua, ketentuan global minimum tax atas perusahaan multinasional AS akan diperkuat. Ketiga, mendorong tarif pajak minimum global demi mengurangi dorongan bagi perusahaan untuk memindahkan laba ke luar negeri.

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

Keempat, AS akan menerapkan tarif pajak sebesar 15% atas book income bagi perusahaan besar yang memiliki laba tinggi tetapi memiliki taxable income rendah. Kelima, meningkatkan penindakan atas praktik penghindaran pajak.

Keenam, insentif yang diberikan atas laba dari intangible asset akan digantikan dengan insentif atas aktivitas riset dan pengembangan. Ketujuh, kebijakan pajak akan digunakan untuk mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI