AMERIKA SERIKAT

Perkuat Penerimaan Pajak, Ini 7 Kebijakan Utama Joe Biden

Muhamad Wildan | Kamis, 08 April 2021 | 15:30 WIB
Perkuat Penerimaan Pajak, Ini 7 Kebijakan Utama Joe Biden

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner/NZ/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menerbitkan dokumen berjudul The Made in America Tax Plan yang berisikan sejumlah rencana pajak yang akan dicanangkan oleh Presiden AS Joe Biden selama masa pemerintahannya.

Dalam dokumen tersebut, Pemerintah AS akan menciptakan iklim yang kompetitif, menghapuskan praktik profit shifting, mencegah perang tarif pajak korporasi, dan menciptakan kebijakan pajak yang mendukung perkembangan energi terbarukan serta ramah lingkungan.

"Lebih penting lagi, rencana kebijakan pajak diperlukan untuk mengumpulkan dana yang cukup guna mendanai investasi infrastruktur, riset, dan sektor manufaktur hingga 15 tahun ke depan sesuai dengan American Jobs Plan," tulis Kemenkeu dalam dokumen tersebut, Kamis (8/4/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Secara khusus, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tarif pajak efektif atas korporasi multinasional AS yang kian rendah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu rata-rata hanya sekitar 7,8% dari laba yang diperoleh.

"Meski perusahaan AS memiliki profitabilitas tertinggi di dunia, faktanya pajak yang dikumpulkan otoritas pajak AS jauh lebih rendah ketimbang pajak korporasi yang dikumpulkan oleh negara-negara OECD lainnya," tulis Kemenkeu.

Kebijakan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) yang disahkan dan berlaku pada masa pemerintahan Donald Trump juga ikut disorot. Akibat kebijakan tersebut, penerimaan pajak dari sektor korporasi tercatat turun dari 2% menjadi tinggal 1% dari PDB.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Tak hanya itu, TCJA dinilai membuat pengumpulan pajak korporasi terus tergerus lantaran praktik pengalihan laba (profit shifting) makin marak.

Untuk itu, Biden dalam dokumen The Made in America Tax Plan mengusulkan 7 kebijakan besar guna menekan praktik penghindaran pajak dan menciptakan level playing field antara perusahaan multinasional dan domestik.

Pertama, tarif pajak korporasi naik dari 21% menjadi 28%. Kedua, ketentuan global minimum tax atas perusahaan multinasional AS akan diperkuat. Ketiga, mendorong tarif pajak minimum global demi mengurangi dorongan bagi perusahaan untuk memindahkan laba ke luar negeri.

Baca Juga:
Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda

Keempat, AS akan menerapkan tarif pajak sebesar 15% atas book income bagi perusahaan besar yang memiliki laba tinggi tetapi memiliki taxable income rendah. Kelima, meningkatkan penindakan atas praktik penghindaran pajak.

Keenam, insentif yang diberikan atas laba dari intangible asset akan digantikan dengan insentif atas aktivitas riset dan pengembangan. Ketujuh, kebijakan pajak akan digunakan untuk mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN