PROFESI PERPAJAKAN - AKP2I

Peringati HUT ke-9, AKP2I: Aturan Pajak Harus Berpihak pada Keadilan

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 26 September 2024 | 18:45 WIB
Peringati HUT ke-9, AKP2I: Aturan Pajak Harus Berpihak pada Keadilan

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh.

YOGYAKARTA, DDTCNews -- Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-9. Bertajuk Tegar Melangkah, Berjaya Bersama DJP Menyelesaikan Tantangan, acara tersebut digelar di Cavinton Hotel Yogyakarta pada hari ini, Kamis (26/9/2024).

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Erna Sulistyowati mengatakan hadirnya AKP2I menambah warna dalam dunia perpajakan Indonesia. Menurutnya, AKP2I berperan besar dalam menjembatani antara Ditjen Pajak (DJP) dan wajib pajak.

“Terlebih anggota AKP2I sudah mencapai sekitar 2.000 di seluruh Indonesia. Artinya, peran AKP2I dalam memberikan pendampingan kepada wajib pajak makin besar,” ujar Erna dalam sambutannya, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Baca Juga:
Pemberi Kerja Masih Wajib Setor Bukti Potong PPh Pasal 21 ke Pegawai

Dalam kesempatan tersebut, Erna berharap komunikasi dan kerja sama antara DJP, terutama Kanwil DJP DIY, dengan AKP2I dapat berjalan dengan baik. Kerja sama tersebut terutama untuk memberikan dampak terbaik bagi wajib pajak.

Selain itu, Erna berpesan agar konsultan pajak turut berperan aktif dalam memberikan edukasi pajak kepada wajib pajak. Hal tersebut diperlukan agar wajib pajak bisa menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik.

“Semoga ke depan hubungan Kanwil DJP DIY dan konsultan yang bernaung di bawah AKP2I semakin harmonis dan baik. Kiranya sekalipun ada hal yang menjadi ‘sengketa’, semoga bisa diselesaikan secara elok dan sepakat untuk memberikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu DJP dan wajib pajak,” pungkasnya.

Baca Juga:
Dorong Pengesahan, IKPI Perbarui Draf RUU Konsultan Pajak

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh dalam sambutannya menyinggung perihal kesiapan konsultan pajak dalam menyambut peraturan yang tengah diramu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Aturan itu di antaranya terkait dengan kode etik konsultan pajak. Dia pun memandang aturan tersebut sebagai sebuah tantangan.

“Kalau menurut saya kita harus siap untuk apapun [terhadap kebijakan] yang dibuat oleh PPPK. Kalau sudah jadi aturan itu berarti given, artinya suka enggak suka dan mau enggak mau kita tinggal ngerjain. Kalau saya sebagai ketua umum AKP2I apapun peraturan menkeu kita laksanakan, seandainya ada yang mau protes serahkan ke bagian pengawasan,” ujar Suherman.

Dalam kesempatan tersebut, Suherman juga menyebut perihal keadilan. Menurutnya, konsultan pajak harus memberikan keadilan. Adapun keadilan tersebut tidak hanya untuk wajib pajak, tetapi juga untuk negara.

Baca Juga:
‘Kami sedang Susun e-Learning sebagai Bahan Pembelajaran Peserta USKP’

“Jadi di dalam aturan yang kita ikuti, harus ada unsur keadilan. Keadilan itu 2 pihak, bukan hanya untuk wajib pajak tapi negara juga harus dilindungi,” imbuhnya.

Sehubungan dengan rangkaian acara HUT ke-9 AKP2I, Founder DDTC sekaligus Ketua Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi) Darussalam tak luput memberikan ucapan selamat.

“Saya Darussalam, Ketua Pertapsi, mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 kepada AKP2I. Semoga ke depan AKP2I semakin sukses dan menjadi mitra yang lebih baik bagi pemerintah dan wajib pajak. Tegar bersama, berjaya bersama!,” ucap Darussalam. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 21 Januari 2025 | 09:06 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemberi Kerja Masih Wajib Setor Bukti Potong PPh Pasal 21 ke Pegawai

Senin, 20 Januari 2025 | 18:30 WIB RUU KONSULTAN PAJAK

Dorong Pengesahan, IKPI Perbarui Draf RUU Konsultan Pajak

Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:30 WIB KEPALA PUSDIKLAT PAJAK RETNO SRI SULISTYANI

‘Kami sedang Susun e-Learning sebagai Bahan Pembelajaran Peserta USKP’

Kamis, 09 Januari 2025 | 11:30 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Naikkan Kelulusan USKP, Bakal Ada e-Learning Pajak untuk Bahan Belajar

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP