Peringati HBC ke-76, Dirjen Bea Cukai Singgung Reformasi Berkelanjutan

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Bea dan Cukai Askolani membeberkan langkah penguatan reformasi berkelanjutan yang institusinya telah jalankan dalam peringatan Hari Bea Cukai (HBC) ke-76.

Askolani mengatakan salah satu tantangan DJBC yakni menjalankan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai berkelanjutan secara konsisten. Program reformasi tersebut berfokus pada penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan penataan organisasi.

"Program reformasi tersebut didesain untuk mengoptimalkan capaian kinerja Ditjen Bea dan Cukai," katanya, Selasa (4/10/2022).

Askolani mengatakan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai berkelanjutan harus dijalankan dan dikawal agar dampaknya dapat dirasakan para pengguna jasa dan perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menerbitkan KMK 399/KMK.04/2021 yang menjadi payung pelaksanaan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai berkelanjutan.

Dia menyampaikan indeks reformasi birokrasi DJBC pada saat ini telah mencapai 88,69. Angka tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 85. Kemudian, penguatan pelayanan dan pemeriksaan custom clearance juga mampu turun dari 0,48 hari menjadi 0,03 hari.

Sementara soal implementasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) berskala nasional, capaiannya sudah sebesar 81% atau sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Askolani berharap langkah reformasi tersebut mampu membuat proses pelayanan IT lebih sederhana, mudah, dan cepat.

"Ini akan membantu menurunkan cost logistik, mendukung investasi yang lebih banyak, dan bisa mengefisienkan biaya ekspor-impor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan," ujarnya.

Dalam peringatan HBC ke-76 pula, Askolani turut memaparkan sejumlah capaian yang institusinya lakukan pada tahun ini. Misalnya dalam penanganan pandemi Covid-19, DJBC memberikan fasilitas impor senilai Rp1,04 triliun yang terdiri atas fasilitas impor vaksin sebesar Rp831 miliar dan fasilitas impor alat kesehatan sebesar Rp218 miliar.

Adapun soal realisasi penerimaan hingga Agustus 2022, tercatat telah mencapai Rp206,21 triliun atau setara 68,96% dari target APBN. Angka itu juga mengalami pertumbuhan 30,51% dari periode yang sama 2021. (sap)