KEBIJAKAN PEMERINTAH

Percepat Layanan Bea Cukai, Sri Mulyani Ingin Bangun Infrastruktur Ini

Dian Kurniati | Kamis, 19 Mei 2022 | 09:30 WIB
Percepat Layanan Bea Cukai, Sri Mulyani Ingin Bangun Infrastruktur Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan keinginannya untuk membangun infrastruktur digital yang andal untuk mendukung pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Menteri keuangan menjelaskan digitalisasi menjadi salah satu upaya yang dapat mengubah kegiatan ekonomi dunia. Menurutnya, Ditjen Bea Cukai (DJBC) perlu menyesuaikan dan bisa merangkul konsep digital di banyak bidang pekerjaan.

"Kita perlu membangun infrastruktur digital yang andal. Pemerintah berperan sangat penting dalam investasi di bidang perdagangan dan infrastruktur digital, termasuk digital customs," katanya dalam konferensi bersama delegasi World Customs Organization (WCO), Rabu (18/05/2022).

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Sri Mulyani menuturkan peningkatan aktivitas online selama pandemi telah membantu mempercepat transformasi digital. Dengan digitalisasi, penerapan otomatisasi proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai dapat meminimalisasi duplikasi prosedur dan human error sehingga layanan yang diberikan lebih cepat dan efisien.

Dia pun mendukung kebijakan WCO yang menempatkan inovasi dan teknologi sebagai elemen penting di era digital seperti saat ini. Untuk itu, pengembangan model bisnis dan tata kelola digital di bidang kepabeanan dan cukai Indonesia juga akan terus berjalan.

Di sisi lain, Sri Mulyani menilai tata kelola data yang baik sangat penting guna membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan, termasuk di bidang kepabeanan dan cukai. Dengan pengelolaan data, pola peningkatan efisiensi proses pengambilan keputusan akan terbentuk.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

"Ini sangat kritis dan langkah yang tepat untuk memulai percepatan transformasi digital yang perlu dibarengi dengan penguatan dan pembangunan ekosistem data," ujarnya.

WCO sebelumnya telah menganugerahkan WCO Certificate of Merits kepada DJBC pada Hari Pabean Internasional 2022. Anugerah itu diberikan karena DJBC berkontribusi dalam meningkatkan transformasi digital yang mempermudah proses kepabeanan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi