KEBIJAKAN PEMERINTAH

Percepat Investasi di IKN, Luhut Ditunjuk Pimpin Satgas Khusus

Muhamad Wildan | Selasa, 16 Mei 2023 | 10:15 WIB
Percepat Investasi di IKN, Luhut Ditunjuk Pimpin Satgas Khusus

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah membentuk satgas baru yang bertugas mempercepat realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara. Nanti, satgas percepatan investasi itu akan dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan satgas percepatan investasi itu akan bertugas untuk mengoordinasikan kerja seluruh kementerian dan lembaga (K/L) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Satgas akan mengoordinir [secara] interdepartemen dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan lebih efisien lagi," katanya, dikutip pada Selasa (16/5/2023).

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Selanjutnya, pemerintah juga membentuk satgas khusus yang bertugas menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Menurut Bambang, satgas tersebut diperlukan agar pemerintah bisa memastikan status hukum dari tanah yang ditawarkan kepada calon investor.

"Kami ingin segala sesuatunya clean and clear. Jadi, yang ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung," tuturnya.

Dengan data-data atau informasi yang up to date, lanjut Bambang, satgas khusus di bidang pertanahan diharapkan dapat memberikan tambahan keyakinan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di IKN.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Hingga saat ini, Bambang mencatat pemerintah telah menerima sekitar 209 letter of interest (LoI) dari para calon investor. Adapun 36 LoI di antaranya telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan Otorita IKN.

"Jadi sudah meningkat ke tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail karena data-data kita pertukarkan. Mereka setelah itu akan melihat ke lapangan dan membuat studi kelayakan dan juga rencana bisnis yang akan diambil," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan