PEREKONOMIAN INDONESIA

Perang Berlanjut, Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Masih Normal

Dian Kurniati | Senin, 01 Agustus 2022 | 17:55 WIB
Perang Berlanjut, Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Masih Normal

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan pada kuartal II/2022 tetap terjaga meski dunia menghadapi dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang berlanjut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perang telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian ekonomi global. Dalam kondisi ini, inflasi global makin meningkat, serta respons pengetatan kebijakan moneter global juga menjadi lebih agresif.

"Daya tahan atau resiliensi stabilitas sistem keuangan pada triwulan II/2022 ini menjadi pijakan bagi KSSK untuk tetap optimis namun juga terus mewaspadai berbagai tantangan dan risiko yang sedang dan akan terus terjadi dan kita hadapi," katanya melalui konferensi video, Senin (1/8/2022).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan KSSK memberikan perhatian pada sejumlah isu global, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, meningkatnya risiko stagflasi, dan ketidakpastian pasar keuangan.

Menurutnya, tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasok yang diperparah oleh berlanjutnya perang di Ukraina. Hal itu telah menyebabkan meluasnya kebijakan-kebijakan proteksionisme di sejumlah negara, terutama di bidang pangan.

Kemudian, berbagai negara di dunia, terutama Amerika Serikat, telah merespon tingginya inflasi dengan mengetatkan kebijakan moneter dan meningkatkan suku bunga sehingga menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi tertahan. Tak hanya AS, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan terjadi di sejumlah negara seperti Eropa, Jepang, China dan India.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Sri Mulyani menyebut World Bank dan IMF telah merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. World Bank semula memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 4,1%, tetapi direvisi menjadi 2%. Sementara IMF, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2%, dari semula 3,6%.

"Ketidakpastian di pasar keuangan global akibat tingginya inflasi di negara maju dan pengetatan dr kebijakan moneter telah mengakibatkan aliran keluar modal asing, khususnya investasi portofolio, dan ini juga menekan di berbagai negara berkembang," ujarnya.

Dari sisi dalam negeri, Sri Mulyani memaparkan perbaikan kinerja ekonomi diperkirakan akan berlanjut pada kuartal II/2022. Perbaikan ekonomi ditopang oleh meningkatnya konsumsi, investasi, serta ekspor.

Baca Juga:
Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Berbagai indikator juga terus mencatatkan hasil positif. Misalnya indeks penjualan riil (IPR) yang pada Juni 2022 tumbuh 15,4%, serta PMI manufaktur yang terus ekspansif dari 50,2 pada Juni 2022 menjadi 51,3 pada Juli 2022.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki optimisme terhadap prospek pemulihan ekonomi," imbuhnya.

Meski demikian, Dia menambahkan KSSK akan terus mencermati perkembangan inflasi domestik yang menunjukkan tren meningkat. Laju inflasi pada Juli 2022 tercatat 4,94% secara tahunan, meningkat dari posisi Juni 2022 yang sebesar 4,35%.

Menurutnya, pemerintah akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait dengan langkah pengendalian inflasi tersebut. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja