PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Syadesa Anida Herdona | Jumat, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Ilustrasi.

ISLAMABAD, DDTCNews – Pelaku industri logam di Gwadar, Pakistan mengeluhkan mekanisme pengecualian pajak untuk pembangunan mega proyek di Gwadar. Pemerintah setempat memang sempat mengumumkan pengecualian pajak bagi pemasok bahan material lokal untuk proyek industri di Gwadar.

Pelaku industri beso akhirnya menyampaikan keluhan tersebut pada otoritas pajak Pakistan, Federal Board of Revenue (FBR) dan menteri terkait. Mereka mengeluhkan tak bisa memanfaatkan insentif PPN yang diberikan.

"Perusahaan besi lokal yang menyerahkan besi bebas pajak ke Gwadar Free Zone tak bisa mengakui pajak masukannya. Hal ini lantaran tidak ada mekanisme pengakuan pajak masukan atas pajak penjualan yang dibayarkan untuk mengolah menjadi barang jadi," ujar salah satu pengusa, dikutip Jumat (3/12/2021).

Baca Juga:
Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Pelaku industri lokal mengaku senang dengan kebijakan pemerintah untuk tidak mengenakan PPN apabila penyerahan material dilakukan untuk Gwadar Free Zone. Sayangnya, menurut mereka mekanisme tersebut tak memiliki perubahan berarti.

Alasannya, aturan terkait pajak penjualan tak mengizinkan adanya proporsi pengakuan pajak masukan pada bahan baku yang mendapat pengecualian.

Selain keluhan terkait klaim insentif, pelaku industri besi juga mengeluhkan mekanisme penunjukan kontraktor yang bekerja di Gwadar Free Zone. Menurut mereka kontraktor yang bekerja di Gwadar Free Zone tidak melibatkan perusahaan lokal.

Baca Juga:
Pengusaha Minta Perpanjangan Pembebasan Pajak untuk Bus Wisata

Dilansir Pakistan Today, pelaku industri besi meminta pemerintah untuk menetapkan kebijakan diperbolehkannya pengkreditan pajak dan bea atas bahan baku. Mereka berharap pajak masukan atas barang baku material dapat dikreditkan pada SPT masa pajak penjualan mereka.

Apabila mekanisme tersebut diterapkan, menurut pengusaha, akan ada pengurangan anggaran impor. Tidak hanya itu, hal tersebut juga mampu mempromosikan industrialisasi di Pakistan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Ditanggung Negara, Pemerintah Perhatikan Sektor Perumahan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:30 WIB MALAYSIA

Pengusaha Minta Perpanjangan Pembebasan Pajak untuk Bus Wisata

Jumat, 07 Februari 2025 | 19:30 WIB PMK 13/2025

Rumah Pindah Tangan Kurang dari Setahun, DJP Bisa Tagih Kembali PPN

BERITA PILIHAN
Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:33 WIB KOTA YOGYAKARTA

Pemkot Jogja Mulai Bagikan SPPT PBB, Targetnya Rp130 Miliar

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jangan Lupa! Beli Elpiji 3 kg di Subpangkalan Harus Tunjukkan KTP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Pajak Akibat Penyitaan Rumah Orang Tua

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Ditanggung Negara, Pemerintah Perhatikan Sektor Perumahan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! DJP Lagi Siap-Siap Kirim Email Blast ke WP Soal Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mekanisme Pemungutan Pajak Hasil Bumi Kerajaan Majapahit

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:30 WIB MALAYSIA

Pengusaha Minta Perpanjangan Pembebasan Pajak untuk Bus Wisata

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:00 WIB KABUPATEN SUBANG

Tahun Ini Ada Lagi Penghapusan Denda PBB-P2! Jangan Lewatkan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Januari Deflasi, Pemerintah Tetap Waspadai Lonjakan Inflasi Ramadhan