Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Diblokir Jika Tak Aktif Lakukan Kegiatan

JAKARTA, DDTCNews – Pejabat bea dan cukai dapat memblokir akses kepabeanan bagi pengguna jasa kepabeanan yang tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 219/2019 tentang Registrasi Kepabeanan.

Merujuk beleid tersebut, pemblokiran akses bisa dilakukan apabila pengguna jasa kepabeanan tidak aktif melakukan kegiatan selama 12 bulan berturut-turut. Pemblokiran akses itu membuat pengguna jasa kepabeanan tidak dapat mengakses layanan kepabeanan.

“Pemblokiran akses kepabeanan dilakukan jika ... pengguna jasa kepabeanan tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan selama 12 bulan berturut-turut,” bunyi Pasal 17 huruf c PMK 219/2019, dikutip pada Selasa (27/8/2024).

Kendati telah diblokir, pejabat bea dan cukai bisa membuka blokir akses kepabeanan. Untuk dapat melakukan pembukaan blokir akses, pengguna jasa kepabeanan harus mengajukan permohonan kepada pejabat bea dan cukai melalui portal DJBC.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen dan/atau data pendukung pemenuhan persyaratan pembukaan blokir akses kepabeanan. Dalam konteks ini, pengguna jasa kepabeanan bisa dibuka blokirnya dengan syarat telah aktif melakukan kegiatan kepabeanan.

Keputusan persetujuan atau penolakan pembukaan blokir akses kepabeanan diberikan paling lama 3 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima. Persetujuan atau penolakan pembukaan blokir akses kepabeanan itu akan disampaikan kepada pengguna jasa kepabeanan melalui media elektronik dan/atau surat.

Sebagai informasi, pengguna jasa adalah pelaku usaha yang akan melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan. Sementara itu, pengguna jasa kepabeanan adalah pengguna jasa yang telah mendapatkan akses kepabeanan.

Adapun akses kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan. Sederhanya, pihak yang berkaitan dengan kewajiban kepabeanan harus memiliki akses kepabeanan agar dapat memenuhi kewajibannya.

Untuk mendapatkan akses kepabeanan, pengguna jasa harus mengajukan registrasi. Adapun ada beragam jenis akses kepabeanan yang dapat diperoleh yaitu importir, eksportir, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), pengangkut, dan pengusaha dalam free trade zone (FTZ).

Ada pula jenis akses kepabeanan sebagai perusahaan jasa titipan (PJT), pengusaha tempat penimbunan sementara (TPS), penyelenggara atau pengusaha tempat penimbunan berikat (TPB), dan/atau perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). (sap)