BERITA PAJAK HARI INI

Pengamat: Pemerintah Harus Perhatikan Tax Buoyancy

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Februari 2018 | 09:16 WIB
Pengamat: Pemerintah Harus Perhatikan Tax Buoyancy

JAKARTA, DDTCNews – Berita pajak pagi ini (13/2) diawali dengan semakin anjloknya rapor kinerja penerimaan pajak yang perlu dibenahi oleh pemerintah dengan membuat gebrakan besar, sehingga bisa memulihkan penerimaan pajak pada masa mendatang.

Pengamat Pajak DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan lesunya elastisitas penerimana pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax buoyancy harus lebih diperhatikan. Terlebih target penerimaan pajak tahun 2018 tercatat cukup tinggi akibat dari shortfall penerimaan pajak tahun lalu.

Ada 3 hal yang harus diperhatikan terhadap tax buoyancy. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus semakin digenjot meski tengah menghadapi tekanan. Kedua, upaya menciptakan sistem pajak yang memberi ruang ada aktivitas ekonomi juga belum tentu berhasil untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Baca Juga:
PKP Kini Bisa Upload 1.000 Faktur dalam 1 File XML, DJP Beri Imbauan

Ketiga, pemerintah harus bisa meneliti lebih dalam mengenai lesunya tax buoyancy, baik dari aspek yang berkaitan antara komposisi sektor ekonomi, komposisi sektor tenaga kerja, serta dengan komposisi struktur penerimaan pajak per sektor.

Berita selanjutnya masih berkaitan dengan lesunya penerimaan pajak. Berikut ringkasannya:

  • Pertumbuhan penerimaan pajak alamiah tidak tercapai

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengakui pertumbuhan penerimaan pajak alamiah tahun 2017 seharusnya mampu mencapai 8,67%. Tapi realisasinya hanya mencapai Rp1.151 triliun termasuk PPh Migas, sehingga hanya tumbuh 4,08% saja.

Baca Juga:
16 Peraturan Direvisi, PMK Omnibus DPP Nilai Lain Bakal Diterbitkan

Pertumbuhan ekonomi pun dianggap mempengaruhi penerimaan pajak dengan rumus ideal setiap 1% pertumbuhan PDB, maka bisa berdampak 1% terhadap penerimaan pajak. Sayangnya pertumbuhan ekonomi 5,07% dan inflasi 3,6%, justru hanya mampu memberi pertumbuhan 4,08% atau tidak sampai setengahnya dari pertumbuhan alamiah.

  • Realisasi pajak awal tahun tumbuh 12%

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengharapkan penerimaan pajak akan semakin tumbuh positif sepanjang tahun 2018. Pasalnya, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2018 mencapai 12% dibanding pertumbuhannya pada Januari 2017 yang sekitar Rp70 triliun. Adapun, realisasi penerimaan pajak per Januari 2018 berkisar Rp78 triliun atau tumbuh setara Rp8 triliun dibanding Januari 2017.

  • Ditjen Pajak Sosialisasi Pemeriksaan Data Kartu Kredit

Transaksi kartu kredit yang harus dilaporkan ke pemerintah untuk kepentingan perpajakan masih membayang-bayangi wajib pajak. Bagaimana tidak, otoritas pajak sudah memiliki wewenang untuk mengecek kepatuhan wajib pajak melalui transaksi kartu kredit, meski tak seluruh data itu disampaikan ke otoritas pajak.

Baca Juga:
Target Penerimaan Naik Terus, Begini Strategi Kemenkeu Siapkan SDM-nya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memaparkan implementasi kebijakan pelaporan data transaksi kartu kredit minimal Rp1 miliar itu akan berlaku pada tahun 2019. Hal itu dianggapnya sebagai relaksasi kepada wajib pajak, sekaligus otoritas pajak melakukan sosialisasi kepada kalangan perbankan maupun penerbit kartu kredit, dalam rangka membahas langkah teknis pelaporan data kartu kredit.

  • Ditjen Pajak Godok SE Berisi SOP atas PER 04/2018

Otoritas pajak masih menggodok aturan teknis pelaksanaan akses informasi keuangan terkait implementasi PER 04/2018. Data untuk pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) akan berbeda dengan data Instansi, Lembaga, Asosiasi maupun Pihak Lain (ILAP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan data AEoI akan dianalisa terlebih dulu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dan analisa risiko. Usai analisa itu, data wajib pajak akan disalurkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jika terdapat indikasi ketidakpatuhan pajak. Upaya itu diharapkan mengurangi keraguan wajib pajak terhadap aspek keamanan dan kerahasiaan data.

  • RUU KUP Menambah Kekuasaan DJP dan Memperberat Sanksi WP

Salah satu reformasi perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah yaitu melalui melalui perubahan peraturan perpajakan, yaitu Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Prijo Handojo menilai RUU KUP hanya memperlebar wewenang otoritas pajak seiring memperberat sanksi kepada wajib pajak, sehingga perubahan RUU KUP belum dianggap sebagai reformasi perpajakan.

  • RUU KUP Bisa Jadi Komoditi Politik

Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Perpajakan Herman Juwono menyatakan RUU KUP bisa menjadi komoditi politik oposisi. Pasalnya, pembahasan kebijakan yang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serempak justru akan membuat hiruk pikuk. Herman menilai pembahasan RUU KUP baru akan dibahas di kabinet baru pada tahun 2019. Pembahasan itu akan sulit dilakukan pada tahun 2018 yang sangat banyak kebutuhan partai politik dalam Pilkada serempak tahun ini. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 15 Januari 2025 | 08:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PKP Kini Bisa Upload 1.000 Faktur dalam 1 File XML, DJP Beri Imbauan

Selasa, 14 Januari 2025 | 09:09 WIB BERITA PAJAK HARI INI

16 Peraturan Direvisi, PMK Omnibus DPP Nilai Lain Bakal Diterbitkan

Senin, 13 Januari 2025 | 12:00 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Target Penerimaan Naik Terus, Begini Strategi Kemenkeu Siapkan SDM-nya

Senin, 13 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Permintaan Maaf Ditjen Pajak (DJP) dan Komitmen Penyempurnaan Coretax

BERITA PILIHAN
Rabu, 15 Januari 2025 | 20:00 WIB PMK 114/2024

Peraturan Terbaru soal Audit Kepabeanan dan Cukai, Unduh di Sini

Rabu, 15 Januari 2025 | 19:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Lelang Palsu Hingga Money Laundry, Kenali Jenis Penipuan Mencatut DJBC

Rabu, 15 Januari 2025 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Pembatalan?

Rabu, 15 Januari 2025 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Saja Bikin NPWP di 2025, Sudah Harus Lapor SPT Tahunan 2024?

Rabu, 15 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Rumah MBR Bebas BPHTB, Harus Terlaksana Paling Lambat Akhir Bulan Ini

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:00 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Banyak Negara Sudah Adopsi Pajak Minimum, RI Susun Insentif Alternatif

Rabu, 15 Januari 2025 | 15:00 WIB CORETAX SYSTEM

Luhut Wanti-Wanti Sri Mulyani Soal Keamanan Data WP dalam Coretax

Rabu, 15 Januari 2025 | 14:42 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Ekspor Indonesia ke 5 Anggota Pertama BRICS Tembus US$84 Miliar

Rabu, 15 Januari 2025 | 14:00 WIB CORETAX SYSTEM

WP Kembali Bekerja, Aktivasi Ulang Status NPWP Harus Lewat Coretax