Penerimaan PPN/PPnBM Tumbuh 72,87% Hingga Februari 2023

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) tercatat senilai Rp128,27 triliun hingga Februari 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan realisasi PPN/PPnBM tersebut mencapai 72,87%. Menurutnya, kinerja penerimaan yang positif itu disebabkan kenaikan harga komoditas serta implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kenaikannya sangat tinggi, 72,87%," katanya, dikutip pada Rabu (15/3/2023).

Melalui UU HPP, pemerintah menaikkan tarif PPN dari yang semula sebesar 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Tarif akan kembali naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Sri Mulyani mengatakan kinerja penerimaan PPN juga didukung oleh pemulihan ekonomi nasional, terutama konsumsi di dalam negeri. Misalnya, data penjualan kendaraan bermotor yang tumbuh kuat pada Februari 2023, dengan pertumbuhan 56,3% untuk sepeda motor dan 7,4% untuk penjualan mobil.

Efek peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP utamanya tercermin pada penerimaan PPN dalam negeri yang mengalami pertumbuhan sebesar 121,3% hingga Februari 2023. Angka itu melonjak tajam dibandingkan dengan kinerja PPN dalam negeri pada periode yang sama 2022, yakni tumbuh 13,1%.

PPN dalam negeri memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak hingga Februari 2023, yakni 29,8%.

"Ada 1 faktor yaitu UU HPP yang meningkatkan [tarif] PPN dari 10% ke 11%. Namun 1% itu enggak akan mendukung 121% pertumbuhan. Pasti ada faktor lain yaitu kegiatan ekonomi," ujarnya.

Di sisi lain untuk PPN impor, pertumbuhannya hingga Februari 2023 sebesar 15,2%, melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mencapai 41,4%. PPN impor memiliki kontribusi sebesar 13,9% terhadap penerimaan pajak.

Pada Januari 2023, pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak senilai Rp162,23 triliun atau setara 9,44% dari target Rp1.718 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 48,6%. (sap)