Penerimaan Pajak Menguat di Akhir Tahun, DBH untuk Pemda Ikut Naik

JAKARTA, DDTCNews - Penerimaan pajak yang menguat di akhir tahun memberikan implikasi yang besar terhadap penyaluran dana bagi hasil (DBH) ke daerah.

Per akhir Desember 2021, tercatat realisasi DBH untuk sementara telah mencapai Rp117,2 triliun, lebih tinggi dari target pada APBN 2021 yang senilai Rp102 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi DBH tumbuh 24,8%.

"DBH mengalami penurunan tadinya, tapi seiring dengan pajak yang menguat kita langsung memberikan tambahan DBH," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (3/1/2021).

Tak hanya disebabkan oleh kenaikan realisasi pajak, kenaikan realisasi DBH juga didorong oleh peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terkait dengan komoditas.

Selain itu, kinerja DBH pada 2021 juga didorong oleh penyaluran kurang bayar DBH tahun anggaran 2020 yang telah disalurkan pada 2021 senilai Rp21,4 triliun.

Penerimaan pajak dan PNBP diharapkan akan terus kuat sehingga DBH yang disalurkan kepada pemda pada 2022 juga dapat meningkat dan mendukung belanja APBD 2022.

"Daerah akan mendapatkan anggaran yang lebih cukup untuk 2022. Kami harap mereka bisa menggunakan untuk menggerakkan perekonomian daerah," ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pajak dan PNBP pada tahun 2021 mampu mencapai target yang ditetapkan pada APBN. Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun realisasi PNBP tercatat mencapai Rp453 triliun atau 151,6% dari target yang telah ditetapkan. Kinerja PNBP melesat akibat harga komoditas.

Secara lebih terperinci, realisasi PNBP SDA migas mampu mencapai Rp98 triliun atau 130,7% dari target yang ditetapkan. Realisasi PNBP SDA nonmigas bahkan tercatat mencapai Rp52,8 triliun atau 181,4% dari target.

Akibat kenaikan harga kelapa sawit, realisasi PNBP dari BLU juga mencapai 203,3% dari target atau senilai Rp119,5 triliun. (sap)