KINERJA FISKAL

Penerimaan Masih Seret, Ini Kinerja APBN Hingga Akhir Juli 2019

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 Agustus 2019 | 13:14 WIB
Penerimaan Masih Seret, Ini Kinerja APBN Hingga Akhir Juli 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis data kinerja APBN hingga akhir Juli 2019. Defisit anggaran tercatat senilai Rp183,7 triliun atau 62,1% terhadap target APBN tahun ini yang dipatok pada angka Rp296 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara hingga Juli 2019 mencapai Rp1.052,8 triliun atau 48,6% dari target tahun ini Rp2.165,1 triliun. Capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan 5,9%, melambat dari periode yang sama tahun lalu 16,5%.

“Kinerja penerimaan ini merupakan cermin dari kondisi perekonomian kita saat ini yang alami tekanan dari gejolak global," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (26/8/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian menjelaskan pos belanja yang sudah direalisasikan mencapai Rp1.236,5 triliun. Serapan anggaran tersebut sudah memenuhi 50,2% dari target APBN yang senilai Rp2.461,1 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran pada Juli 2019 mencapai Rp183, 7 triliun atau 1,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut lebih besar dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp151 triliun atau 1,02% terhadap PDB.

“Dari sisi belanja hampir sama seperti tahun lalu dengan komposisi belanja yang kuat tahun ini ialah untuk belanja ke daerah," paparnya.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Adapun pembiayaan hingga akhir Juli mencapai Rp229,7 triliun atau 77,6% dari target APBN tahun ini yang senilai Rp296 triliun. Angka realisasi pembiayaan tersebut menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp46 triliun.

“Pembiayaan defisit lebih besar maka masih ada SiLPA mencapai Rp46 triliun karena adanya pembiayaan yang sifatnya front loading,” imbuhnya.

Berikut ini rincian realisasi APBN 2019 hingga akhir Juli.

Pos APBN 2019 Realisasi Pertumbuhan (%)
Pendapatan Negara (Rp Triliun) 2.165,1 1.052,8 5,9
Belanja Negara (Rp Triliun) 2.461,1 1.236,5 7,9
Keseimbangan Primer (Rp Triliun) (20,1) (25,1) 445,3
Surplus/(Defisit) Anggaran (Rp Triliun) (296,0) (183,7) 21,4
Persentase Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (%) (1,84) (1,14)
Pembiayaan Anggaran (Rp Triliun) 296,0 229,7 (8,2)

Sumber: Paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (26/8/2019)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN