PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Penerimaan Bea Cukai Masih Rendah, Ini Respons DPR

Redaksi DDTCNews | Rabu, 19 April 2017 | 11:29 WIB
Penerimaan Bea Cukai Masih Rendah, Ini Respons DPR Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.

JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR RI kecewa atas pencapaian penerimaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada kuartal pertama 2017 yang masih rendah.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea cukai hingga 14 April 2017 baru mencapai Rp22,052 triliun atau 11,53% dari target penerimaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp191,233 triliun.

"Penerimaan pertengahan bulan tidak bisa mencerminkan pendapatan pasti, maka harus selalu dipantau," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/4).

Baca Juga:
Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Heru mengatakan salah satu penyebab penurunan penerimaan pada kuartal pertama adalah nilai kurs rupiah yang rendah. "Kurs mengalami penurunan 1,5% dibanding tahun lalu,” katanya.

Atas hal ini, Ditjen Bea Cukai berkomitmen terus memantau perkembangan dan melakukan upaya-upaya ekstra untuk menggenjot penerimaan pendapatan.

Dari sisi bea keluar, Heru menjabarkan penerimaan pada kuartal I 2017 mencapai Rp840 miliar atau naik 45,1%. Menurutnya, tahun ini terdapat tambahan penerimaan biaya keluar dari biaya ekspor.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

"Faktor yang mempengaruhi biaya keluar adalah ekspor mineral yang kita bagi menjadi dua, penerimaan dari bea keluar separuh lebih berasal dari mineral dan sisanya ekspor," tambahnya.

Adapun, untuk penerimaan cukai, Heru mengatakan terdapat penurunan dari hasil cukai tembakau. Penerimaan cukai hingga 14 April 2017 baru mencapai Rp12,137 triliun atau 7,72% dari target penerimaan pada APBN 2017 sebesar Rp 157,158 triliun.

"Hal itu karena pelunasan pita cukai tunai masih rendah. Pengusaha lalu melihat keuntungan karena kemarin ada kenaikan tarif, sehingga mereka memborong pita cukai," jelas Heru.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Adapun penyebab lain yang menurunkan penerimaan cukai, yaitu rendahnya produksi rokok yang turun sekitar 0,09% atau sekitar 64,85 miliar batang dibandingkan tahun lalu. Heru memproyeksikan produksi rokok akan menurun lagi sebesar 2% pada tahun ini.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menuturkan Dewan meminta Ditjen Bea Cukai serius dan lebih fokus dalam meningkatkan penerimaan bea dan cukai. "Khususnya penerimaan dari bea masuk dan cukai," katanya.

Tak hanya itu, Komisi XI DPR juga meminta Ditjen Bea Cukai agar melakukan terobosan untuk mengantisipasi potensi kecenderungan penerimaan cukai yang menurun. Serta melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Untuk menggenjot penerimaan, Ditjen Bea Cukai juga diminta membuat kajian tentang usulan potensi objek cukai baru, selain yang sudah ada selama ini. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN