RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Muhamad Wildan | Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Presiden Joko Widodo menghadiri rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Pendapatan negara pada RAPBN 2023 ditargetkan mencapai Rp2.443,6 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan senilai Rp2.016,9 triliun dan PNBP sejumlah Rp426,3 triliun.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pendapatan negara guna mendukung pendanaan pembangunan. Guna mencapai target yang ditetapkan, sambungnya, pemerintah terus melanjutkan reformasi perpajakan.

"Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan," katanya, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga:
PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Selain melanjutkan reformasi perpajakan, lanjut presiden, insentif perpajakan akan diberikan secara lebih terukur guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing investasi, dan transformasi ekonomi.

Untuk mencapai target PNBP, pemerintah juga akan memperbaiki proses perencanaan dan pelaporan PNBP menggunakan teknologi informasi terintegrasi.

Selain itu, tata kelola dan pengawasan PNBP juga akan terus diperkuat dan pengelolaan aset akan dioptimalkan. Kemudian, pemerintah juga berkomitmen mengintensifkan penagihan dan penyelesaian piutang PNBP.

Baca Juga:
Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Dengan penguatan pendapatan negara, pemerintah berharap upaya konsolidasi fiskal menuju defisit anggaran di bawah 3% dari PDB dapat terwujud. Jika tidak ada aral melintang, defisit APBN 2023 dipatok 2,85% dari PDB.

"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati," jelas Jokowi.

Dengan belanja negara senilai Rp3.041,7 triliun, defisit anggaran pada tahun depan ditargetkan senilai Rp598,2 triliun. Dengan kata lain, defisit anggaran pada tahun depan akan kembali ke level di bawah 3% dari PDB sesuai dengan Perppu 1/2020. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN