Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai 31 Agustus

PEKANBARU, DDTCNews—Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, akhirnya memperpanjang masa penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB), dari semula berakhir pada 23 Juli 2019 diundur hingga menjadi 31 Agustus 2019.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan perpanjangan masa penghapusan denda itu diputuskan dalam rangka HUT Provinsi Riau dan HUT Kemerdekaan RI.

“Proses pembayarannya bisa dilakukan di UPT kecamatan dan Bapenda Kota Pekanbaru. Jadi yang dihapuskan hanya denda PBB, sementara pokoknya tetap harus dibayar wajib pajak,” ujarnya di Pekanbaru, Rabu (24/7/2019).

Ia menambahkan masyarakat terlihat antusias memanfaatkan masa perpanjangan tersebut. Dalam sehari, katanya, Bapenda Pekanbaru membukukan pendapatan hingga lebih dari Rp3 miliar, dan masih berlangsung hingga kini.

Mantan Camat Rumbai menyebut ada kenaikan besaran PBB yang harus dibayar. Hal ini karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) naik mulai 1 Januari 2019. Kenaikan itu menyebabkan besaran PBB dalam SPPT tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ia menyampaikan tahun ini ada tren kenaikan setoran PBB dibandingkan dengan tahun 2019. Terdapat kenaikan 87% dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Setoran PBB tahun 2018 hanya Rp66,4 miliar. Pada semester I/2019, setorannya sudah Rp43,3 miliar dari target Rp130 miliar.

Sementara itu, seperti dilansir pekanbaru.tribunnews.com, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru dari sektor pajak daerah hingga kini sudah mencapai Rp312 miliar dari target Rp800 miliar. Pajak daerah yang terkumpul itu bersumber dari sejumlah sektor pajak daerah.

Pendapatan paling banyak dari BPHTB Rp69,5 miliar, pajak restoran Rp66,7 miliar, pajak penerangan jalan Rp61,6 miliar dan PBB sebesar Rp43,3 miliar. Lalu pajak hotel baru Rp22,2 miliar, pajak reklame Rp19,07 miliar, pajak hiburan Rp12,5 miliar dan pajak parkir Rp11,8 miliar. (Bsi)