Pemulihan Ekonomi, Kementerian PUPR Kebut Belanja Infrastruktur

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat realisasi belanja infrastruktur untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi virus Corona.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan berbagai proyek infrastruktur sempat terhenti akibat pandemi sehingga pencairan belanja kementerian terbilang kecil.

“Terhentinya proyek juga menjadi penyebab pertumbuhan usaha konstruksi lambat. Pada kuartal I/2020, sektor usaha konstruksi hanya tumbuh 2,9%, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,91%,” katanya, Kamis (2/7/2020).

Menurut Basuki, penyerapan anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR hingga 30 Juni 2020 baru Rp26,9 triliun atau 32,4% dari total pagu sebesar Rp82,9 triliun. Meski begitu, capaian itu masih lebih baik ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Penyerapan anggaran yang lebih cepat itu, lanjutnya, tidak terlepas dari sistem lelang dini di Kementerian PUPR. Setidaknya ada 6.108 paket pekerjaan 2020 senilai Rp58,8 triliun yang sudah dilelang sejak November 2019.

Basuki berharap belanja Kementerian PUPR dapat berkontribusi langsung pada penanganan dampak sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19 di antaranya seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

"Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR untuk menjaga daya beli masyarakat adalah melalui program padat karya tunai yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,45 triliun pada 2020 untuk mengerjakan 15 program padat karya tunai yang meliputi bidang sumber daya air, permukiman, jalan dan jembatan, serta perumahan.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp3,16 triliun atau 27% telah memberikan manfaat berupa pembukaan lapangan kerja sebanyak 186.288 orang dari yang ditargetkan sebanyak 613.483 orang. (rig)