Pemprov Usulkan Kenaikan Tarif PKB, Intensitas Razia Ditambah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Banten berencana menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) agar seragam dengan wilayah lain.

Epi Rustam, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengatakan usulan rancangan perubahan atas Perda No. 1/2011 tentang Pajak Daerah sudah disampaikan ke DPRD. Hingga saat ini, rancangan regulasi itu masih terus dibahas dengan DPRD Banten.

“Kajian akademisnya sudah ada, ada pertimbangan tertentu, sehingga ada penyeragaman tarif se-Jawa dan Bali. DKI Jakarta sudah 2%, kami masih 1,5 persen. Kami usulkan naik menjadi 1,75 persen,” imbuhnya, seperti dilansir dari Kabar Banten pada Minggu (30/9/2018).

Kendati akan mengalami kenaikan, tarif yang baru diyakini tidak akan memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Menurutnya, tarif PKB di Banten hingga saat ini tercatat sebagai tarif terendah se-Jawa.

“Kalau melihat dari komposisi yang ada, Banten itu yang terendah, 1,5%. Sudah ada kesepakatan antara Bapenda se-Jawa dan Bali, seluruhnya berada di level 1,75%. Itu memang dibolehkan secara aturan,” jelasnya.

Dengan perbandingan tarif PKB tersebut, sambung Epi, Banten masih menjadi salah satu pilihan lokasi masyarakat luar Banten untuk membeli kendaraan bermotor. Dengan demikian, Pemprov Banten akan melakukan penyeragaman tarif dengan provinsi lain.

Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya, Bapenda Provinsi Banten akan menambah intensitas razia pajak kendaraan bermotor hingga tiga kali per bulan. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Sebulan itu tiga kali ya, serempak di 11 kantor UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),” katanya.

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah bisa terjadi jika masyarakat membayar pajak tepat waktu. Kondisi ini pada gilirannya membuat porsi dan kue pembangunan yang sudah didesain bisa tercapai sesuai dengan target pemerintah. (kaw)