Pemkot Optimalkan 2 Pajak Ini

CIMAHI, DDTCNews – Pemerintah Kota Cimahi Jawa Barat mewajibkan setiap minimarket di Cimahi mendaftarkan reklamenya tujuh hari sebelum beroperasi. Reklame tersebut menjadi objek pajak yang akan menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi.

Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan (BPPP) Kota Cimahi Lia Yuliati mengatakan kewajiban ini dibuat untuk memaksimalkan potensi pajak reklame untuk peningkatan PAD. Selama ini, minimarket menyerahkan pembayaran pajaknya melalui pihak ketiga.

“Nanti yang berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) soal pembayaran pajaknya itu adalah pihak ketiga. Hal ini membuat makin rumit,” terangnya, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2019).

Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan Rp3 miliar dari pajak reklame, termasuk yang terpasang pada minimarket. Target ini naik Rp200 juta dari target tahun lalu. Sejauh ini, realisasi penerimaan dari pajak reklame baru mencapai Rp 1,1 miliar.

Sebagai bagian dari pengelolaan, semua minimarket baik yang memungut maupun tidak memungut pajak, secara otomatis menjadi objek pajak parkir. Meski pemilik toko menggratiskan parkir bagi pengunjung, pajak ini tetap dikenakan.

Lia mengatakan pajak parkir yang disetorkan ke Bappenda Kota Cimahi hanya 20% dari tarif yang ditetapkan dikalikan dengan daya tampung serta jam operasional. Jadi, dari tarif parkir Rp1000 untuk motor atau Rp2000 untuk mobil, hanya diambil 20%. Sisa masuk ke pos retribusi parkir.

Tahun ini, Bappenda menargetkan penerimaan Rp750 juta dari sektor pajak parkir. Sementara, sampai saat ini realisasinya sudah mencapai Rp 450 juta. “Secara kepatuhan, memang belum optimal. Kami akan terus genjot lagi untuk pemasukan tahun ini,” tandasnya.

Seperti dilansir jabarekspres.com, diberlakukannya pemajakan atas parkir minimarket ini membuat hampir semua minimarket di Cimahi mengenakan tarif parkir. (MG-dnl/kaw)