Pemkot Naikkan NJOP Tanah dan Bangunan

BEKASI, DDTCNews – Pemerintah Kota Bekasi menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) secara variatif berdasarkan produktivitas wilayah. Peningkatan itu akan berimplikasi pada kenaikan setoran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan kenaikan NJOP dilakukan untuk mendorong penerimaan dalam APBD. Menurutnya, penyesuaian NJOP perlu dilakukan karena saat ini masih ada ketimpangan harga jual yang sangat mencolok.

“Peningkatan tarif PBB merupakan penyesuaian antara NJOP dengan harga jual. Kedua hal ini sudah sangat jauh perbedaannya makanya disesuaikan,” tuturnya di Bekasi, Selasa (26/2/2019).

Lebih lanjut dia menjabarkan dana hasil penyesuaian tarif itu akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan skala prioritas seperti kolam retensi (tandon), infrastruktur, pendidikan, hingga memperbaiki layanan kesehatan.

“Jika hal ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menstabilkan kondisi keuangan daerah, itu bukan tugas kami. Tugas kami adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan agar likuiditas fiskal tidak terganggu untuk mendanai kebutuhan layanan,” jelasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda menjelaskan kenaikan NJOP tertinggi berada di kawasan Jalan Ahmad Yani yang mencapai Rp12,6 juta per meter persegi atau naik 26% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp10 juta per meter persegi.

Kenaikan NJOP di Jalan Ahmad Yani dikategorikan tertinggi karena merupakan wilayah pusat perdagangan Kota Bekasi. Adapun beberapa daerah lain yang juga mengalami kenaikan NJOP cukup tinggi yaitu di Jalan K.H. Noer Ali, Summarecon Bekasi dan Harapan Indah.

“Nantinya NJOP yang lebih rendah dari Rp500 juta dikenakan PBB 0,1%. NJOP lebih dari Rp500 juta-Rp1 miliar dikenakan PBB 0,15%. NJOP melebihi Rp1 miliar dikenakan PBB 0,25%,” ujar Aan.

Peningkatan NJOP yang juga berdampak pada naiknya setoran PBB mendapat keluhan dari sejumlah warga. Pasalnya, Pemkot Bekasi dikabarkan tidak melakukan sosialisasi terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut.