RUSIA

Pemerintah Usul Tarif Pajak Orang Kaya Naik 2% Tahun Depan

Redaksi DDTCNews | Minggu, 28 Juni 2020 | 08:01 WIB
Pemerintah Usul Tarif Pajak Orang Kaya Naik 2% Tahun Depan

Ilustrasi. (DDTCNews)

MOSCOW, DDTCNews—Pemerintah Rusia mengusulkan kenaikan tarif pajak penghasilan orang kaya tahun depan untuk menambah penerimaan negara dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Presiden Vladimir Putin mengatakan pemerintah akan menaikkan tarif pajak penghasilan untuk warga berpenghasilan lebih dari 5 juta rubel per tahun atau setara Rp1 miliar dari 13% menjadi 15%.

"Usulan kenaikan pajak untuk masyarakat dengan pendapatan tahunan lebih dari 5 juta rubel mulai berlaku per 1 Januari 2021," katanya dikutip Sabtu (27/6/2020).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Apabila kenaikan tarif direalisasikan, lanjut Putin, pemerintah memproyeksikan tambahan penerimaan sebesar 60 miliar rubel atau setara dengan Rp12,3 triliun. Adapun, kenaikan tarif wajib pajak orang pribadi terakhir kali dilakukan pada 2001.

Presiden menjanjikan tambahan penerimaan itu akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas Kesehatan. Selain itu, tambahan penerimaan tersebut juga untuk mengompensasi kebijakan fiskal pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, pemerintah berencana memberikan insentif pajak berupa pemangkasan tarif PPh badan untuk perusahaan IT dari 20% menjadi 3%. Pemerintah juga menaikkan belanja sosial dan memberikan relaksasi kredit perumahan.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sementara itu, para ahli ekonomi menilai kebijakan menaikkan tarif PPh orang kaya tidak berdampak signifikan terhadap postur anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan Rusia punya kas cadangan sebanyak US$100 miliar.

Dana tersebut, kata ekonom, bisa digunakan pemerintah saat kondisi ekonomi sedang sulit seperti saat ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki cadangan kas dalam bentuk mata uang asing yang senilai US$570 miliar.

Meski begitu, opsi menaikkan tarif pajak tetap menjadi pilihan pemerintah mengingat situasi penuh ketidakpastian karena pandemi Covid-19 dan ditambah merosotnya harga minyak dunia yang menjadi komoditas ekspor andalan Rusia.

“Peningkatan pajak pada orang kaya dapat meredakan beberapa potensi ketegangan sosial. Saat ini ketidakpuasan sosial telah meningkat di Rusia karena standar hidup yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir yang berujung meningkatnya aktivitas protes dan turunnya popularitas Putin," tulis analis laporan ING Bank dilansir Radio Free Europe. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN