PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pemerintah Sebut Ekonomi Bakal Melesat pada Kuartal III/2021

Dian Kurniati | Senin, 22 Maret 2021 | 13:45 WIB
Pemerintah Sebut Ekonomi Bakal Melesat pada Kuartal III/2021

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam sebuah webinar, Senin (22/3/2021). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut ekonomi Indonesia akan melesat tajam mulai kuartal III/2021.

Iskandar mengatakan pemulihan ekonomi telah terasa sejak akhir tahun lalu. Menurutnya, pergerakan pemulihan ekonomi tersebut akan makin cepat seiring dengan bertamnbahnya jumlah masyarakat yang memperoleh vaksinasi Covid-19.

"Tentu, pertumbuhan ekonomi ini akan terasa mulai terjadi [peningkatan] di triwulan III ketika mulai banyak yang divaksinasi, dan semakin lama semakin meningkat dan seterusnya untuk tahun 2022," katanya dalam sebuah webinar, Senin (22/3/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Iskandar menuturkan vaksinasi menjadi faktor penting dalam memulihkan perekonomian. Namun secara bersamaan, ada berbagai pendorong lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5% hingga 5,3% pada tahun ini.

Tren pemulihan ekonomi saat ini sudah berada dalam jalur yang tepat, setelah mengalami kontraksi 2,07% pada 2020. Upaya pemulihan ekonomi berjalan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19 seperti pemberlakuan PPKM mikro.

Menurut Iskandar, kebijakan PPKM skala mikro di beberapa provinsi menunjukkan tren penurunan kasus aktif Covid-19. Apabila tren penurunan kasus terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi juga akan melaju lebih cepat.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Apalagi, pemerintah melakukan reformasi struktural untuk menarik lebih banyak investasi, terutama melalui penerbitan UU Cipta Kerja. Pemerintah saat ini sedang berfokus untuk mengeksekusi UU Cipta Kerja sehingga dapat segera berdampak pada perekonomian nasional.

"Dengan kombinasi antara aspek kesehatan dengan mendorong ekonomi dalam jangka pendek dengan fiscal spending, dengan reformasi struktural, ditambah [peningkatan] konsumsi maka diharapkan pertumbuhan kita bisa lebih tinggi," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja