KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pemerintah Sahkan Perjanjian Ekonomi Indonesia-Uni Emirat Arab

Dian Kurniati | Senin, 17 Juli 2023 | 11:00 WIB
Pemerintah Sahkan Perjanjian Ekonomi Indonesia-Uni Emirat Arab

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah meresmikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement/Indonesia-UAE CEPA).

Dalam Perpres 43/2023, disebutkan bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Indonesia dan Uni Emirat Arab menandatangani Indonesia-UAE CEPA pada 1 Juli 2022 di Abu Dhabi.

"Untuk melaksanakan Indonesia-UAE CEPA, perlu mengesahkan Indonesia-UAE CEPA," bunyi salah satu pertimbangan Perpres 43/2023, dikutip pada Senin (17/7/2023).

Baca Juga:
Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Perundingan I-UAE CEPA sudah lama mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan kedua negara. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan harapan sehingga proses perundingan I-UAE CEPA segera rampung dan dapat diterapkan.

Pengesahan Indonesia-UAE CEPA diharapkan mampu meningkatkan kerja sama ekonomi di antara kedua negara. Pada 2022, nilai perdagangan kedua negara mencapai US$5,1 miliar, meningkat 25% dari tahun sebelumnya.

Pada 2022, ekspor Indonesia ke UAE tercatat mencapai US$2,3 miliar. Komoditas ekspor utama Indonesia ke UAE antara lain perhiasan, minyak kelapa sawit, kendaraan bermotor, kain tenun, dan peralatan untuk televisi.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Di sisi lain, impor Indonesia dari UAE mencapai US$2,8 miliar. Komoditas impor utama Indonesia dari UAE di antaranya gas bumi, minyak bumi, emas, aluminium tidak ditempa dan sulfur.

Tambahan informasi, Perpres 43/2023 tentang pengesahan Indonesia-UAE CEPA berlaku sejak ditetapkan pada 12 Juli 2023. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan