Pemerintah Rancang RAPBN 2025 dengan Defisit 2,53%, Begini Posturnya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan defisit anggaran pada 2025 senilai Rp616,2 triliun. Angka ini tertulis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan," katanya dalam pidato Pengantar RAPBN 2025 beserta Nota Keuangannya, Jumat (16/8/2024).

Jokowi mengatakan postur RAPBN 2025 dirancang dengan defisit hanya senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini berasal atas pendapatan negara senilai Rp2.996,9 triliun dan belanja negara Rp3.613,1 triliun.

Pendapatan negara yang senilai Rp2.996,9 triliun utamanya akan ditopang oleh penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun. Selain itu, ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp505,4 triliun.

Sedangkan soal belanja negara, alokasinya untuk belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun.

Jokowi menjelaskan APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah pun bakal melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan.

Dia menyebut RAPBN 2025 bakal menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif.

"Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan
melindungi daya beli masyarakat," ujarnya.

Kemudian, Jokowi menyatakan belanja akan dijaga agar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian. Di sisi lain, inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan.

Berikut adalah postur RAPBN 2025 selengkapnya.

(sap)