Pemerintah Mulai Tawarkan 2 Seri SR018, Kuponnya 6,25% dan 6,4%

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah membuka penawaran 2 produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel berupa Sukuk Ritel seri SR018T3 dan SR018T5 mulai hari ini.

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyatakan penerbitan SR018T3 dan SR018T5 menjadi bagian dari upaya pendanaan APBN 2023. Seperti SBN ritel yang dirilis sebelumnya, penerbitan SR018T3 dan SR018T5 dilaksanakan secara online.

"Dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan domestik, pemerintah melakukan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN)," bunyi pengumuman DJPPR, dikutip pada Jumat (3/3/2023).

DJPPR menyatakan SR018 diterbitkan membantu membiayai APBN, termasuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Secara bersamaan, penerbitan SR018 juga dilaksanakan untuk memperluas basis investor dalam negeri.

Penjualan Sukuk Ritel seri SR018 dilakukan secara online untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif. Pemerintah pun memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi pada SR018 sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah menawarkan SR018T3 dan SR018T5 mulai 3 hingga 29 Maret 2023. Kupon SR018T3 dan SR018T5 masing-masing ditetapkan sebesar 6,25% dan 6,4%.

SR018T3 memiliki tenor selama 3 tahun, sementara SR018T5 bertenor 5 tahun. SR018T3 dan SR018T5 berbentuk obligasi negara tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Investor dapat memesannya mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 miliar untuk SR018T3 dan maksimum Rp10 miliar untuk SR018T5. Proses pemesanan SR018T3 dan SR018T5 dilaksanakan secara online dilakukan melalui 4 tahap yakni registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan setelmen.

"Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di Sukuk Ritel seri SR018 dapat mengakses website Sukuk Ritel atau menghubungi 33 mitra distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah," bunyi keterangan DJPPR. (sap)