Pemerintah Diminta Beri Insentif Pajak untuk Dukung QRIS Cross Border

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dinilai perlu memberikan insentif pajak untuk mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintasbatas negara atau cross border.

President Digital Banking Bank Mandiri Sunarto Xie mengatakan penggunaan QRIS cross border akan membuat transaksi lebih efisien dengan biaya lebih rendah. Meski demikian, pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan sistem pembayaran tersebut.

"Dengan memberikan memberi beberapa insentif seperti tax allowance, kita bisa mengundang lebih banyak orang masuk ke sistem pembayaran ini. Dari perspektif industri, sekarang saya harus lebih berupaya membuat semua orang masuk di industri sistem pembayaran," katanya dalam Casual Talks on Digital Payment Innovation of Fintech sebagai Side Event G-20, dikutip Sabtu (15/2/2022).

Sunarto mengatakan skema insentif pajak telah terbukti efektif mendorong masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah. Misalnya pada skema tax refund, banyak turis asing yang memanfaatkannya untuk mendapat pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) walaupun disyaratkan mengurus secara online dan menggunakan sistem pembayaran tertentu.

Skema tax refund tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia. Fasilitas ini diberikan kepada turis asing yang membeli barang untuk dibawa ke luar negeri.

Mengenai pemanfaatan QRIS cross border, Sunarto menilai pemerintah dapat menggunakan skema insentif tertentu agar semakin banyak orang yang memanfaatkan. Apalagi, QRIS cross border memiliki sejumlah keuntungan seperti menurunkan biaya transaksi hingga 30%.

Sementara itu, Ketua Komite 2 Sistem Pembayaran Ritel dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Abraham Adriaansz menyebut ada pula skema insentif pajak yang dapat diberikan pemerintah kepada industri sektor keuangan untuk menggencarkan penggunaan QRIS cross border. Menurutnya, insentif pajak diperlukan karena transformasi pada sistem pembayaran membutuhkan investasi yang besar.

Dia kemudian mencontohkan negara-negara di dunia seperti Thailand yang memberikan restitusi pajak atas transaksi pembayaran digital setiap bulan. Hal serupa juga terjadi di Korea Selatan dan India walaupun terkadang restitusi pajak ini hanya berlaku untuk transaksi dengan tujuan tertentu seperti kegiatan sosial.

"Transformasi digital membutuhkan investasi yang masuk akal untuk membiayainya. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita perlu duduk bersama untuk membuat regulasi yang lebih pasti, seperti yang telah dilakukan di Bank Indonesia," ujarnya.

Saat ini, Bank Indonesia bersama bank sentral Malaysia dan Thailand telah menguji coba QRIS cross border. Dengan kerja sama itu, masyarakat di ketiga negara tersebut dapat bertransaksi lintas batas negara dengan lebih mudah dan murah. (sap)