Pemerintah Diingatkan Agar Tak Berlebihan dalam Berikan Insentif IKN

JAKARTA, DDTCNews - Anggota DPR meminta pemerintah agar tidak terlalu banyak memberikan insentif kepada para investor yang melakukan penanaman modal untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan pemerintah boleh saja memberikan insentif kepada pihak swasta yang mendukung pembangunan IKN. Hanya saja, menurutnya, pemberian insentif tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan.

"Boleh saja pemerintah atau negara memberikan insentif pada para investor, tetapi prinsip-prinsip keadilan sosial, prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap masyarakat lokal itu harus menjadi perhatian utama," ujar Marwan, dikutip Kamis (9/2/2023).

Seperti diketahui, pembangunan IKN memerlukan dana senilai Rp486 triliun. Meski demikian, hanya 20% dari kebutuhan dana tersebut yang dipenuhi lewat APBN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan 80% dari pendanaan untuk pembangunan IKN bersumber dari swasta.

Oleh karena itu, insentif pajak diperlukan untuk menarik minat pelaku usaha. Bambang mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas sedang merancang PP terkait insentif pajak di IKN.

"PP tentang insentif investasi di IKN ini sangat penting untuk memberikan insentif, apakah itu tax holiday, supertax deduction, atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat khusus," ujar Bambang, awal pekan ini.

Bambang mengatakan ketentuan terkait insentif pajak di IKN akan dikonsultasikan ke DPR. "Pada waktunya kalau memang itu harus dikonsultasikan, saya kira lebih baik dikonsultasikan supaya semua pihak juga jelas sweetener apa yang akan kita berikan," ujar Bambang.

Secara umum, pemerintah berencana memberikan insentif berupa tax holiday atas penanaman modal, tax holiday atas relokasi kantor, supertax deduction atas kegiatan-kegiatan tertentu, ketentuan kepabeanan dan cukai khusus, ketentuan perpajakan khusus untuk pusat keuangan (financial center), dan ketentuan PPN khusus. (sap)