INGGRIS

Pemerintah Didesak Kenakan Pajak Tambahan terhadap Perusahaan Energi

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Januari 2022 | 14:00 WIB
Pemerintah Didesak Kenakan Pajak Tambahan terhadap Perusahaan Energi

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh mendesak penerapan pajak tambahan atau windfall tax pada perusahaan energi guna menahan laju kenaikan tagihan gas dan listrik rumah tangga menjadi GBP200 atau sekitar Rp3,9 juta.

Anggota Partai Buruh Rachel Reeves mengatakan Inggris tengah mengalami kenaikan harga energi yang signifikan. Dia menilai kenaikan harga energi sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan pemerintah dalam mengatur kebijakan energi.

“Ada beberapa kenaikan tagihan energi yang cukup mengejutkan untuk rumah tangga. Masalahnya adalah sebagian besar dari ini disebabkan oleh pemerintah yang terlambat lebih dari satu dekade dalam mengambil kebijakan,” tuturnya, Senin (10/1/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Badan Perdagangan Energi Inggris memperkirakan tagihan rumah tangga akan melonjak hingga 50% pada April 2022. Hal ini dapat membuat rata-rata rumah tangga membayar sekitar GBP700 atau setara dengan Rp13,64 juta lebih banyak setiap tahunnya.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, Partai Buruh berinisiatif dengan mendesak pemerintah untuk menerapkan windfall tax terhadap produsen minyak dan gas. Partai Konservatif juga sebelumnya telah menyerukan hal yang sama.

Selain mendesak penerapan windfall tax, Partai Buruh juga berencana mengajukan proposal kepada pemerintah untuk menghapus PPN atas biaya energi domestik selama satu tahun yang dapat dimulai pada April 2022.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan biaya energi tengah dikaji. Namun, ia tidak berencana untuk menerapkan pemotongan PPN pada tagihan energi domestik.

“Pemotongan PPN akan menjadi alat yang terlalu tumpul, karena akan memengaruhi semua rumah tangga, termasuk yang terkaya,” tuturnya seperti dilansir bbc.com.

Selanjutnya, Partai Buruh juga mengajukan proposal untuk meningkatkan warm house discount. Partai Buruh berharap pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan senilai GBP3,5 miliar untuk warm house discount.

Untuk diketahui, warm house discount adalah skema diskon untuk rumah tangga dalam mengurangi biaya tagihan listrik selama musim dingin. Skema diskon ini hanya diberikan bagi penduduk dengan pendapatan rendah atau pensiunan. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN