Pemerintah Bakal Terbitkan PP Baru soal Manajemen ASN pada Bulan Depan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana untuk menetapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) Manajemen ASN menjadi PP pada bulan depan.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan subbstansi dalam RPP Manajemen ASN sudah selesai disusun sehingga bisa ditetapkan pada April 2024.

"RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden [Joko Widodo]. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan," katanya, dikutip pada Minggu (17/3/2024).

RPP Manajemen ASN terdiri dari 22 bab dan 305 pasal. Substansi yang termuat dalam RPP tersebut antara lain pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN.

Terdapat beberapa perubahan mendasar dalam RPP Manajemen ASN tersebut. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang fleksibel. Fleksibilitas tersebut diperlukan untuk mempermudah rekrutmen ASN jika ada kebutuhan.

"Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Jika ada ASN yang resign, terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN/honorer yang justru jadi masalah di kemudian hari. Untuk itu, 2024 ini telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen," tuturnya.

Kedua, RPP Manajemen ASN memungkinkan ASN untuk berpindah ke luar instansi guna memenuhi kebutuhan talenta.

"Dengan PP ini, pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan, baik di dalam, antar-instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kami akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat," ujar Anas.

Ketiga, RPP Manajemen ASN turut memuat ketentuan mengenai pengembangan kompetensi ASN yang tidak hanya melalui penataran, melainkan juga melalui experiential learning seperti magang dan on the job training.

Keempat, RPP Manajemen ASN juga mengatur tentang jabatan ASN yang bisa diisi oleh anggota TNI atau Polri.

"Aturan ini bersifat resiprokal dan akan seleksi ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kami akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI/Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik," kata Anas. (rig)