Pemerintah Bakal Pakai Setoran Cukai Minuman Bergula untuk Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus mematangkan rencana pengenaan cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK). Nanti, setoran cukai dari MBDK akan dipakai untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan akibat dari minuman bergula.

Pelaksana di Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Boy Riansyah mengatakan cukai MBDK penting diterapkan sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi minuman mengandung gula tinggi yang berbahaya bagi kesehatan.

"Dari cukai MBDK, kami konsep earmarking atau sebagian setoran dari cukai akan diperhitungkan menjadi dasar perhitungan alokasi anggaran guna mengatasi dampak negatif MBDK yang dikonsumsi oleh masyarakat," katanya, dikutip pada Minggu (30/7/2023).

Boy menuturkan penerimaan negara dari MBDK bakal diperhitungkan sebagai dasar penghitungan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan minuman berpemanis.

Konsep earmarking seperti ini juga telah sukses dilaksanakan untuk cukai hasil tembakau. Saat ini, sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit telah dibangun menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). Misal, RSUD dr Soebandi di Jember, Jawa Timur.

"Sehingga kami harap kembali lagi ke konsep cukai dari kita dan akan kembali ke kita semua," ujarnya.

Prevalensi Diabetes Melitus dan Obesitas di Indonesia

Boy menambahkan produk tinggi gula telah menjadi penyebab tingginya prevalensi diabetes melitus dan obesitas di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar pada 2018 mencatat prevalensi diabetes melitus di Indonesia meningkat 30% dalam rentang waktu 2013-2018.

Riset ini mengungkapkan gula menjadi salah satu kontributor utama yang menyebabkan penyakit tidak menular seperti diabetes melitus tipe 2, obesitas, dan hipertensi. Orang dengan ketiga kondisi ini pun berisiko lebih besar terkena penyakit stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal.

Sementara itu, The Economist melaporkan pertumbuhan tingkat obesitas di Indonesia mencapai 33%, peringkat tertinggi di negara Asean setelah Vietnam dan Thailand pada rentang waktu 2010-2024.

Merujuk laporan World Economic Forum pada 2015, Indonesia menghadapi potensi kerugian total sebesar US$4,47 triliun sepanjang 2012 sampai 2030 yang disebabkan oleh penyakit tidak menular termasuk penyakit jantung, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes.

Khusus untuk diabetes, menyumbang kerugian senilai US$201,15 miliar pada 2012-2030 atau rata-rata sekitar US$11,175 miliar per tahun.

Pemerintah berencana mengenakan cukai MBDK pada 2024. Wacana pengenaan cukai MBDK telah disampaikan pemerintah kepada DPR sejak awal 2020. Pemerintah dan DPR kemudian mematok target penerimaan cukai MBDK untuk pertama kalinya pada APBN 2022. (rig)