Pemerintah Andalkan Data OJK untuk Salurkan Subsidi Bunga UMKM

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah saat ini hanya mengandalkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai dasar penyaluran subsidi bunga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Djoko Hendratto mengatakan data tersebut telah melewati pemeriksaan oleh OJK sehingga dijamin kredibilitasnya. Dengan data itu pula, Djoko meyakinI penyaluran subsidi bunga untuk UMKM akan tepat sasaran.

"Dalam skema ini pemerintah akan mengeksekusi subsidi bunga berdasarkan data yang diberikan oleh OJK, dan itu menjadi key point kita mengawal ketepatan sasarannya," katanya melalui konferensi video, Jumat (19/6/2020).

Djoko mengatakan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah menyiapkan anggaran untuk memberikan subsidi bunga pada UMKM senilai Rp35,28 triliun. Dana itu diperkirakan bisa menjangkau 60,66 juta debitur.

Berbagai lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbaikan, sambungnya, juga telah ditunjuk sebagai mitra penyaluran subsidi bunga untuk UMKM.

Perbankan dan perusahaan pembiayaan akan menyalurkan subsidi bunga kepada Rp32,2 triliun kepada 36,7 juta debitur. Mereka terdiri atas 102 bank umum, 1.570 BPR, 176 BPRS, dan 110 perusahaan leasing yang terdaftar di OJK.

Sementara itu, BUMN akan menyalurkan subsidi bunga senilai Rp2,6 triliun kepada 16,7 juta debitur. Mereka yakni UMi, Mekaar, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

Adapun badan layanan umum (BLU) dan koperasi akan menyalurkan Rp500 miliar kepada 7,3 juta debitur. Mereka terdiri atas PIP, LPDB, P2H, LPMUKP, dan 297 koperasi mitra BLU.

Djoko menjelaskan para mitra itulah yang akan bertanggung jawab atas subsidi bunga yang disalurkan. Meski demikian, dia berkata tak akan ada kesalahan oleh manusia dalam penyaluran subsidi bunga tersebut.

"Tidak ada intervensi manusia untuk mempengaruhi subsidi karena by system," ujarnya.

Hingga akhir Mei, realisasi penyerapan anggaran stimulus untuk UMKM yang senilai total Rp123,4 triliun masih sangat kecil, yakni 0,06%. Menurut Djoko hal itu disebabkan oleh beberapa masalah administrasi.

Dia optimistis penyerapan anggaran untuk stimuluss UMKM yang di antaranya berupa subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, dan belanja imbal jasa penjaminan itu akan mulai maksimal pekan depan.

"Untuk dana yang belum, antara lain subsidi bunga, penempatan dana, masih menunggu dieksekusi. Mudah-mudahan minggu depan selesai," katanya. (Bsi)