PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Akui Butuh Inovasi Pembiayaan Infrastruktur

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Maret 2019 | 09:50 WIB
Pemerintah Akui Butuh Inovasi Pembiayaan Infrastruktur

Ilustrasi. (foto: infrastructureasiaonline)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menekankan pembangunan infrastruktur tidak cukup dengan penerimaan pajak yang ada dalam APBN semata. Sumber pembiayaan lain diperlukan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan perlu inovasi dalam menggenjot pembangunan. Kebutuhan akan infrastruktur tidak dapat dibangun dengan cepat melalui pendanaan dengan pola tradisional.

“Kita perlu mencoba pola yang sudah dilakukan pemerintah pusat, diikuti oleh pemerintah daerah dengan inovasi-inovasi, misalnya dengan pinjaman daerah ataupun opsi-opsi lainnya,” katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip pada Senin (11/3/2019).

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Opsi pola lain tersebut adalah dengan melibatkan pihak ketiga dalam membangun infastruktur, khususnya di daerah. Pemangku kepentingan di tingkat lokal perlu mencari sumber pendanaan lain di luar anggaran daerah.

Iskandar kemudian menjelaskan tujuh skema pembiayaan yang dilakukan pemerintah pusat untuk membangun infastruktur. Ketujuh pos alternatif pembiayaan infrastruktur itu terus disosialisasikan secara intensif kepada pemerintah daerah.

Pembiayaan bisa dari pasar modal melalui kontrak investasi kolektif (KIK) atau obligasi daerah, hibah dan dana alokasi khusus (DAK), maupun pinjaman melalui bank, lembaga keuangan nonbank, pemerintah. Ada pula skema multilateral bank, enviromental fund, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan hak pengelolaan terbatas/limited consession scheme (LCS).

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Dengan demikian, hal ini akan menjadi landasan yang kokoh sekaligus penopang perekonomian nasional.

“Salah satu kunci keberhasilan bagaimana agar bisa keluar dari middle income trap country adalah dengan cara meningkatkan daya saing sekaligus peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk meningkatkan daya saing, salah satu hal utama adalah dengan membangun infrastruktur,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN