Pemeriksaan Fisik Barang Impor Kini Bisa Pakai Media Elektronik

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 yang mengubah petunjuk pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor mulai 12 Januari 2023.

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi menyebut perubahan yang diatur di antaranya pemeriksaan fisik barang impor kini dapat dilakukan melalui media elektronik. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk membuat pemeriksaan fisik barang impor makin mudah dan efisien.

"Kami memberikan kemudahan dengan pemeriksaan melalui media elektronik," katanya dalam Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor, dikutip pada Sabtu (13/5/2023).

Fadjar mengatakan pemeriksaan fisik barang bertujuan memeriksa kesesuaian jumlah dan/atau jenis barang; memperoleh informasi mengenai spesifikasi uraian barang yang diberitahukan secara lengkap; memperoleh informasi mengenai negara asal barang dan/atau bagian dari barang; dan/atau memeriksa kemungkinan adanya barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.

Pemeriksaan fisik barang dilakukan dengan membuka kemasan barang dan/atau menggunakan alat pemindai. Pemeriksaan dengan membuka kemasan barang dapat dilakukan dengan kehadiran pejabat pemeriksa fisik secara langsung di tempat pemeriksaan atau melalui media elektronik.

Pasal 15 PER-1/BC/2023 menjelaskan pemeriksaan fisik barang melalui media elektronik dapat dilakukan terhadap barang yang diimpor oleh importir berstatus berstatus operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator/AEO) atau barang lain yang dapat dilakukan pemeriksaan melalui media elektronik berdasarkan pertimbangan kepala kantor pabean.

Kemudian, barang lain yang dapat dilakukan pemeriksaan melalui media elektronik tersebut harus memenuhi kriteria merupakan bahan baku atau bahan penolong yang diimpor oleh Importir produsen berstatus mitra utama (MITA) kepabeanan; barang impor yang tidak melebihi dari 3 jenis yang diimpor oleh importir berstatus MITA kepabeanan; dan/atau barang impor yang digunakan untuk operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang berada di tengah laut.

Dalam hal kantor pabean merupakan kantor pelayanan utama bea dan cukai, pertimbangan soal barang lain yang dapat dilakukan pemeriksaan melalui media elektronik akan diberikan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani pelayanan kepabeanan.

Di sisi lain, pemeriksaan fisik barang melalui media elektronik dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk berdasarkan permohonan dari importir atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).

Persetujuan akan diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan alat perekam gambar yang dapat diakses secara real time oleh pejabat pemeriksa fisik selama proses pemeriksaan memberikan citra yang jelas dari semua sisi dan/atau bagian barang yang diperiksa.

"Ini adalah salah satu tools untuk percepatan di dalam penelitian dokumennya," ujar Fajdar. (sap)