KOTA CIREBON

Pemda Diminta Cari Alternatif Sumber Setoran PAD di Tahun Depan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Oktober 2021 | 19:55 WIB
Pemda Diminta Cari Alternatif Sumber Setoran PAD di Tahun Depan

Ilustrasi.

CIREBON, DDTCNews - RAPBD 2022 Kota Cirebon mendapat sorotan dari sejumlah fraksi DPRD, khususnya terkait aspek pendapdatan dan pajak daerah.

Fraksi Partai Nasdem mengungkapkan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam proses pemulihan ekonomi lokal. Pemkot diminta mencari sumber penerimaan yang tidak mengalami tekanan signifikan akibat pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi masyarakat Kota Cirebon," kata M. Noupel dari F Partai Nasdem dikutip pada Senin (11/10/2021).

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Dia menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa ditempuh pemkot. Saran kebijakan tersebut antara lain optimalisasi pungutan retribusi parkir dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Adapun agenda optimalisasi pendapatan dari pajak daerah adalah dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Pemkot perlu memperluas penerapan sistem pajak berbasis elektronik dalam pemungutan pajak.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat mendesak pemda agar mencari sumber alternatif pendapatan asli daerah (PAD) di luar pajak dan retribusi. Penggalian potensi penerimaan belum banyak dilakukan pemkot dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Baca Juga:
Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

"Penggalian potensi untuk meningkatkan PAD, salah satunya melalui optimalisasi BUMD," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengatakan fokus APBD 2022 tetap memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Hal tersebut kemudian diterjemahkan dalam pagu belanja setiap organisasi perangkat daerah pada tahun depan.

"Pertemuan TPAD dan Banggar DPRD menyepakati APBD diorientasikan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang menjadi pedoman," terangnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan