Pembelian Rumah yang Pakai Insentif PPN DTP Capai Puluhan Ribu Unit

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat terdapat sebanyak 22.449 unit rumah telah memanfaatkan fasilitas pajak, berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan realisasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat terbantu dengan insentif PPN rumah DTP. Menurutnya, insentif ini juga telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Tentu ini memberikan dorongan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah, dan juga mendorong sisi konstruksi," katanya, dikutip pada Rabu (14/8/2024).

Ferbio menuturkan insentif PPN rumah DTP pertama kali diperkenalkan saat pandemi Covid-19. Kala itu, insentif PPN ternyata efektif mendorong masyarakat kelas menengah membeli rumah sehingga berdampak positif terhadap pemulihan sektor konstruksi dan real estat.

Pada akhir 2023, pemerintah pun kembali memberikan insentif PPN DTP untuk penyerahan rumah. Insentif tersebut diberikan hingga akhir 2024, walaupun PPN DTP yang diberikan hanya 50% untuk penyerahan rumah pada Juli hingga Desember 2024.

"Terlihat di pertumbuhan ekonomi kita untuk sektor konstruksi tumbuh di atas 7%, dan dukungannya juga terhadap investasi di sisi belanja dari PDB itu juga tumbuhnya cukup kuat," ujarnya.

Melalui PMK 7/2024, pemerintah mengatur pemberian fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun ini.

PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas.

Penandatanganan dilaksanakan di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) hingga 31 Desember 2024.

BAST juga wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima.

Terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar memperoleh insentif PPN DTP, yakni harga jual paling banyak Rp5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, PPN DTP diberikan sebesar 100% PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Namun untuk penyerahan mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50% PPN yang terutang dari DPP sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. (rig)