Pembebasan PPh atas Penghasilan LN Dihapus, Program Khusus Disiapkan

PUTRAJAYA, DDTCNews - Otoritas Pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) berencana menawarkan Program Pengiriman Uang dari Pendapatan Khusus (PKPP) kepada penduduk Malaysia yang memiliki pendapatan yang disimpan di luar negeri.

IRB dalam pernyataan resminya menyatakan rencana itu sejalan dengan usulan penghapusan pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan dari luar negeri yang telah disampaikan Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam rencana APBN 2022. Rencananya, program itu akan diadakan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

"Tarif pajak bruto sebesar 3% akan dikenakan atas pendapatan yang dipulangkan," bunyi pernyataan tersebut, Selasa (16/11/2021).

IRB menyatakan tidak akan melakukan audit review, investigasi, atau penalti atas pendapatan yang dibawa selama periode PKPP. Semua pendapatan yang masuk akan diterima dengan itikad baik oleh IRB.

IRB menyebut kriteria mengikuti PKPP yakni pendapatan harus dibawa atau disetorkan selama periode program. Kemudian, wajib pajak harus membuat pernyataan untuk berpartisipasi dalam PKPP selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu.

Selain itu, pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan tata cara pembayaran normal yang ditentukan untuk tahun penetapan 2022 atau 2023. Meski demikian, program PKPP tidak mencakup penghasilan yang berasal dari Malaysia.

Setelah periode PKPP berakhir, IRB akan meninjau dan memeriksa informasi pendapatan wajib pajak Malaysia yang disimpan di luar negeri melalui perjanjian pertukaran informasi pajak dengan negara lain.

"Jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa penghasilan yang disimpan di luar negeri yang berasal dari Malaysia tidak dilaporkan, dapat dikenakan penetapan tambahan beserta sanksi sesuai dengan UU Pajak Penghasilan," bunyi pernyataan IRB, dilansir malaymail.com.

IRB kemudian mengimbau wajib pajak bersiap mengikuti program PKPP untuk memperbarui data pendapatan yang dilaporkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam pembacaan rencana APBN 2022 mengusulkan penghapusan pembebasan PPh atas pendapatan yang diperoleh dari luar negeri mulai 2022. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, seperti yang telah dilakukan Singapura dan Hongkong. (sap)