VIETNAM

Pembebasan Pajak Lahan Pertanian akan Diperpanjang Hingga 2025

Dian Kurniati | Selasa, 21 April 2020 | 10:14 WIB
Pembebasan Pajak Lahan Pertanian akan Diperpanjang Hingga 2025

Dua orang petani di Vietnam bekerja menanam padi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam berencana memperpanjang kebijakan pembebasan pajak lahan pertanian hingga akhir 2025, dari yang seharusnya berakhir tahun ini.

Direktur Departemen Kebijakan Pajak Kementerian Keuangan Pham Dinh Thi mengatakan kebijakan pembebasan pajak lahan sangat penting untuk membantu petani dan mendukung sektor pertanian.

Rencana perpanjangan pembebasan pajak lahan pertanian juga telah pemerintah sampaikan pada Majelis Nasional. "Pembebasan pajak itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah Vietnam dan praktik internasional," katanya, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga:
Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda

Thi mengatakan memperkirakan nilai pajak lahan pertanian yang dibebaskan mencapai VND7,5 triliun atau Rp5 triliun per tahun dalam periode 2021-2025. Dia berharap pembebasan pajak itu bisa mendorong lebih banyak investasi untuk memperluas produksi, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian.

Kementerian Keuangan memastikan pembebasan pajak lahan pertanian tidak akan menyebabkan penurunan pendapatan APBN, karena kebijakan itu sudah diterapkan sejak 2001. Di bawah Resolusi Majelis Nasional 55/2010/QH12 tanggal 24 November 2010, pembebasan pajak lahan pertanian berlaku sampai akhir tahun ini.

Selama dua dekade terakhir, kebijakan tersebut telah terbukti membantu meningkatkan kehidupan petani dan menghasilkan pekerjaan untuk masyarakat pedesaan. Dengan kebijakan itu, petani dapat memiliki modal untuk berinvestasi kembali sambil menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi pertanian.

Baca Juga:
Pajaki e-Commerce, Negara Ini Usulkan Revisi UU Manajemen Pajak

Kebijakan ini juga mendorong petani tidak meninggalkan lahan kosong dan membantu mereka ketika berinvestasi di bidang pertanian. Meski demikian, Kementerian Keuangan menilai kebijakan pembebasan pajak lahan saja tidak cukup untuk menyejahterakan petani.

Kementerian menilai perlu ada kombinasi kebijakan komprehensif untuk mendorong produksi pertanian yang efisien. Selain itu, kementerian juga menyatakan lahan pertanian yang digunakan untuk tujuan yang salah harus dicabut dan diserahkan kepada petani lain yang menggunakannya secara efisien.

Statistik kementerian menunjukkan lebih dari 10 juta petani dan 6 juta hektare lahan pertanian menikmati pembebasan pajak setiap tahun pada tahun 2003-2010 dengan jumlah rata-rata VND2,2 triliun pajak tanah pertanian dibebaskan setiap tahun.

Baca Juga:
Optimalkan Penagihan, Otoritas Ini Cegah 21.366 WP ke Luar Negeri

Pada 2011-2016, pembebasan pajak lahan itu dirasakan 12 juta orang dan lebih dari 7 juta hektare lahan. Pajak yang dibebaskan bernilai VND6,3 triliun per tahun. Sementara pada 2017-2018, lebih dari 12 juta petani dan lebih dari 8 juta hektare lahan pertanian menikmati pembebasan pajak dengan nilai VND7,4 triliun per tahun.

Kementerian Keuangan mencatat nilai pajak yang dibebaskan pada 2013-2018 pajak mencapai VND17 triliun. "Jumlah tersebut menciptakan sumber daya keuangan langsung yang penting untuk sektor pertanian," kata Thi seperti dilansir dari Vietnamnews.vn. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN