VIETNAM

Pembebasan Pajak Lahan Pertanian akan Diperpanjang Hingga 2025

Dian Kurniati | Selasa, 21 April 2020 | 10:14 WIB
Pembebasan Pajak Lahan Pertanian akan Diperpanjang Hingga 2025

Dua orang petani di Vietnam bekerja menanam padi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam berencana memperpanjang kebijakan pembebasan pajak lahan pertanian hingga akhir 2025, dari yang seharusnya berakhir tahun ini.

Direktur Departemen Kebijakan Pajak Kementerian Keuangan Pham Dinh Thi mengatakan kebijakan pembebasan pajak lahan sangat penting untuk membantu petani dan mendukung sektor pertanian.

Rencana perpanjangan pembebasan pajak lahan pertanian juga telah pemerintah sampaikan pada Majelis Nasional. "Pembebasan pajak itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah Vietnam dan praktik internasional," katanya, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga:
Kendalikan Harga Rumah, Perdana Menteri Minta Aturan Pajak Diotak-atik

Thi mengatakan memperkirakan nilai pajak lahan pertanian yang dibebaskan mencapai VND7,5 triliun atau Rp5 triliun per tahun dalam periode 2021-2025. Dia berharap pembebasan pajak itu bisa mendorong lebih banyak investasi untuk memperluas produksi, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian.

Kementerian Keuangan memastikan pembebasan pajak lahan pertanian tidak akan menyebabkan penurunan pendapatan APBN, karena kebijakan itu sudah diterapkan sejak 2001. Di bawah Resolusi Majelis Nasional 55/2010/QH12 tanggal 24 November 2010, pembebasan pajak lahan pertanian berlaku sampai akhir tahun ini.

Selama dua dekade terakhir, kebijakan tersebut telah terbukti membantu meningkatkan kehidupan petani dan menghasilkan pekerjaan untuk masyarakat pedesaan. Dengan kebijakan itu, petani dapat memiliki modal untuk berinvestasi kembali sambil menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi pertanian.

Baca Juga:
Vietnam Bakal Hapus Fasilitas Pembebasan PPN untuk Barang Impor Murah

Kebijakan ini juga mendorong petani tidak meninggalkan lahan kosong dan membantu mereka ketika berinvestasi di bidang pertanian. Meski demikian, Kementerian Keuangan menilai kebijakan pembebasan pajak lahan saja tidak cukup untuk menyejahterakan petani.

Kementerian menilai perlu ada kombinasi kebijakan komprehensif untuk mendorong produksi pertanian yang efisien. Selain itu, kementerian juga menyatakan lahan pertanian yang digunakan untuk tujuan yang salah harus dicabut dan diserahkan kepada petani lain yang menggunakannya secara efisien.

Statistik kementerian menunjukkan lebih dari 10 juta petani dan 6 juta hektare lahan pertanian menikmati pembebasan pajak setiap tahun pada tahun 2003-2010 dengan jumlah rata-rata VND2,2 triliun pajak tanah pertanian dibebaskan setiap tahun.

Baca Juga:
Mulai Juli 2025, Negara Tetangga Ini Terapkan NIK sebagai NPWP

Pada 2011-2016, pembebasan pajak lahan itu dirasakan 12 juta orang dan lebih dari 7 juta hektare lahan. Pajak yang dibebaskan bernilai VND6,3 triliun per tahun. Sementara pada 2017-2018, lebih dari 12 juta petani dan lebih dari 8 juta hektare lahan pertanian menikmati pembebasan pajak dengan nilai VND7,4 triliun per tahun.

Kementerian Keuangan mencatat nilai pajak yang dibebaskan pada 2013-2018 pajak mencapai VND17 triliun. "Jumlah tersebut menciptakan sumber daya keuangan langsung yang penting untuk sektor pertanian," kata Thi seperti dilansir dari Vietnamnews.vn. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha