VIETNAM

Pembebasan Pajak Lahan Pertanian akan Diperpanjang Hingga 2025

Dian Kurniati | Selasa, 21 April 2020 | 10:14 WIB
Pembebasan Pajak Lahan Pertanian akan Diperpanjang Hingga 2025

Dua orang petani di Vietnam bekerja menanam padi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam berencana memperpanjang kebijakan pembebasan pajak lahan pertanian hingga akhir 2025, dari yang seharusnya berakhir tahun ini.

Direktur Departemen Kebijakan Pajak Kementerian Keuangan Pham Dinh Thi mengatakan kebijakan pembebasan pajak lahan sangat penting untuk membantu petani dan mendukung sektor pertanian.

Rencana perpanjangan pembebasan pajak lahan pertanian juga telah pemerintah sampaikan pada Majelis Nasional. "Pembebasan pajak itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah Vietnam dan praktik internasional," katanya, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Thi mengatakan memperkirakan nilai pajak lahan pertanian yang dibebaskan mencapai VND7,5 triliun atau Rp5 triliun per tahun dalam periode 2021-2025. Dia berharap pembebasan pajak itu bisa mendorong lebih banyak investasi untuk memperluas produksi, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian.

Kementerian Keuangan memastikan pembebasan pajak lahan pertanian tidak akan menyebabkan penurunan pendapatan APBN, karena kebijakan itu sudah diterapkan sejak 2001. Di bawah Resolusi Majelis Nasional 55/2010/QH12 tanggal 24 November 2010, pembebasan pajak lahan pertanian berlaku sampai akhir tahun ini.

Selama dua dekade terakhir, kebijakan tersebut telah terbukti membantu meningkatkan kehidupan petani dan menghasilkan pekerjaan untuk masyarakat pedesaan. Dengan kebijakan itu, petani dapat memiliki modal untuk berinvestasi kembali sambil menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi pertanian.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Kebijakan ini juga mendorong petani tidak meninggalkan lahan kosong dan membantu mereka ketika berinvestasi di bidang pertanian. Meski demikian, Kementerian Keuangan menilai kebijakan pembebasan pajak lahan saja tidak cukup untuk menyejahterakan petani.

Kementerian menilai perlu ada kombinasi kebijakan komprehensif untuk mendorong produksi pertanian yang efisien. Selain itu, kementerian juga menyatakan lahan pertanian yang digunakan untuk tujuan yang salah harus dicabut dan diserahkan kepada petani lain yang menggunakannya secara efisien.

Statistik kementerian menunjukkan lebih dari 10 juta petani dan 6 juta hektare lahan pertanian menikmati pembebasan pajak setiap tahun pada tahun 2003-2010 dengan jumlah rata-rata VND2,2 triliun pajak tanah pertanian dibebaskan setiap tahun.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Pada 2011-2016, pembebasan pajak lahan itu dirasakan 12 juta orang dan lebih dari 7 juta hektare lahan. Pajak yang dibebaskan bernilai VND6,3 triliun per tahun. Sementara pada 2017-2018, lebih dari 12 juta petani dan lebih dari 8 juta hektare lahan pertanian menikmati pembebasan pajak dengan nilai VND7,4 triliun per tahun.

Kementerian Keuangan mencatat nilai pajak yang dibebaskan pada 2013-2018 pajak mencapai VND17 triliun. "Jumlah tersebut menciptakan sumber daya keuangan langsung yang penting untuk sektor pertanian," kata Thi seperti dilansir dari Vietnamnews.vn. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?