Pembangunan PLTU Baru Resmi Dilarang, Investasi Hijau Diyakini Melejit

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui Perpres 112/2022 resmi melarang pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan penerbitan Perpres 11/2022 menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam penyediaan tenaga listrik. Menurutnya, pemerintah akan lebih memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan.

"Di dalam perpres ini disebutkan secara jelas bahwa Indonesia tidak akan membangun PLTU yang baru," katanya, Jumat (7/10/2022).

Dadan mengatakan pembangunan PLTU baru hanya dapat dilakukan apabila proyeknya telah masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL), masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), dan memberikan kontribusi ekonomi besar secara nasional. Meski demikian, PLTU tersebut harus bisa menurunkan emisi karbonnya minimum 35% dalam waktu 10 tahun sejak operasi.

Dia menjelaskan larangan PLTU baru juga sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi karbon dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang makin ambisius. Awalnya, Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 29% dengan kemampuan sendiri, tetapi kini meningkat menjadi 31% pada 2030. Selain itu, ada target net zero emission (NZE) pada 2060.

Selain itu, Dadan menilai pelarangan PLTU baru juga akan menarik bagi investor pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, setidaknya ada 3 jenis investasi yang dibidik tumbuh untuk pembangkit listrik energi terbarukan dalam jangka pendek selama 8-9 tahun.

Ketiga jenis investasi tersebut yakni pembangkit listrik energi terbarukan, industri pendukung pengembangan energi terbarukan, dan industri hijau.

"Memang penyiapannya menjadi cukup panjang tapi pada akhirnya kita mempunyai suatu regulasi untuk mempercepat energi terbarukan yang komprehensif," ujarnya.

Melalui Perpres 112/2022, pemerintah juga telah menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal kepada badan yang melaksanakan pengembangan pembangkit listrik. Insentif akan diberikan apabila badan usaha tersebut mengembangkan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi baru terbarukan.

Dari pemerintah pusat, insentif fiskal yang diberikan dapat berupa fasilitas pajak penghasilan, fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), serta fasilitas pajak bumi dan bangunan (PBB). (sap)