UNI EROPA

Pembahasan Konsensus Global Pajak Ekonomi Digital Alot

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Juni 2020 | 14:30 WIB
Pembahasan Konsensus Global Pajak Ekonomi Digital Alot

Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). Pembahasan mengenai  konsensus global pemajakan ekonomi digital diyakini berlangsung alot menjelang tenggat waktu penyelesaian pada akhir tahun ini. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp)

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Uni Eropa masih berkomitmen menuntaskan konsensus global untuk pemajakan ekonomi digital, meskipun pembahasan berlangsung alot menjelang tenggat waktu penyelesaian pada akhir tahun ini.

Komisioner Uni Eropa bidang Pajak Paolo Gentiloni mengatakan beberapa negara masih menentang usulan penerapan pajak minimum untuk perusahaan digital lintas yurisdiksi. China misalnya, masih menunjukan intensi untuk menolak usulan tersebut.

"Tampaknya ada beberapa negara yang menolak penerapan pajak minimum untuk operasional perusahaan secara global, bahkan China menunjukan kekhawatiran terkait rencana tersebut," katanya seperti dikutip Rabu (3/6/2020).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Gentiloni berharap ada kemajuan dalam pembahasan kerangka kerja konsensus global untuk ekonomi digital. Menurutnya momentum itu bisa dicapai dengan pertemuan puncak Inclusive Framework (IF) on BEPS yang dijadwalkan Oktober 2020.

Dia menyatakan IF masih bekerja untuk menyelesaikan konsensus pada akhir 2020. Karena itu, Uni Eropa tetap mendukung tercapainya kesepakatan internasional mengenai pembagian hak pemajakan digital untuk entitas bisnis lintas yurisdiksi.

Hal ini ,sambung Gentiloni, ditunjukan dengan menahan rencana penerapan pajak digital di kawasan Uni Eropa setidaknya hingga tahun depan.

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

"Akan menjadi kontraproduktif jika kami menerapkan proposal Uni Eropa tanpa memberikan waktu bagi IF untuk memenuhi tenggat waktu penyelesaian konsensus global," terangnya seperti dilansir Tax Note International.

Gentiloni menambahkan penerimaan dari pelaku ekonomi digital merupakan kunci tersedia sumber dana bagi Uni Eropa di masa depan. Sumber penerimaan tersebut, lanjutnya, harus digali menggunakan instrumen yang disepakati bersama.

Seperti diketahui, proposal kebijakan pemulihan ekonomi Uni Eropa mencantumkan potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital hingga menncapai €10 miliar per tahun.

Baca Juga:
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Untuk mengamankan potensi penerimaan tersebut, Uni Eropa siap untuk melakukan aksi unilateral pajak digital jika OECD gagal mencapai konsensus tahun ini.

Pajak digital Uni Eropa akan menyasar perusahaan dengan omset tahunan lebih dari €750 juta. Proposal pajak digital ini disebut siap diimplementasikan tahun depan jika konsensus global gagal tercapai pada akhir tahun fiskal 2020. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Rabu, 09 Oktober 2024 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Menginterpretasikan Laba Usaha dalam P3B (Tax Treaty), Baca Buku Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN