JERMAN

Pemangkasan Tarif PPh Badan Jadi Agenda Reformasi Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 Januari 2018 | 15:12 WIB
Pemangkasan Tarif PPh Badan Jadi Agenda Reformasi Pajak

BERLIN, DDTCNews – Penurunan tarif pajak kini menjadi agenda penting untuk dibahas pasca reformasi pajak AS. Kini, giliran Jerman yang pasang kuda-kuda untuk merevisi rezim pajaknya.

Partai konservatif Jerman (CSU) secara gamblang meminta pemotongan pajak perusahaan (PPh badan) seperti yang terjadi di agenda reformasi pajak AS. Langkah serupa juga akan terjadi di Inggris dan Prancis.

“Jika Jerman tidak bertindak, maka dalam waktu dekat negara ini akan menerapkan tarif pajak korporat tertinggi dalam perbandingan pajak internasional,” rilis CSU, Selasa (9/1).

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Gayung bersambut, agenda pemotongan pajak ini juga didukung oleh partai oposisi, Sosial Demokrat (SDP). Dalam pembahasannya, satu poin telah disepakati, yakni menaikkan ambang batas untuk tarif pajak penghasilan.

Partai konservatif yang dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel dan SDP sepakat untuk memberikan potongan pajak dalam bentuk kenaikan ambang batas penghasilan yang dikenakan tarif pajak penghasilan. Jika sebelumnya tarif pajak penghasilan berlaku untuk penghasilan sebesar €53.700 per tahun. Kini, angkanya dinaikkan menjadi €60.000 atau Rp962 juta per tahunnya.

Selain itu, agenda untuk meningkatkan tunjangan sosial dan tarif pajak korporasi masih menjadi pembahasan alot dari dua partai dengan kursi terbanyak di parlemen tersebut.

Baca Juga:
Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

“Kemarin, kami bekerja dengan nyata dan kami melakukannya dengan baik. Kami menyadari dengan keterbatasan fiskal negara dan kami optimis mencapai kesepakatan,” kata Julian Kloeckner, politikus partai konservatif (CSU) dilansir todayonline.com.

Kini, draf aturan atas kebijakan ekonomi telah disiapakan dengan perdebatan utama terkait revisi rezim pajak yang ideal bagi Jerman. Bila Sosial Demokrat (SDP) ingin ada kenaikan pajak untuk warga kaya, maka partai konservatif (CSU) tidak sepakat dengan rencana tersebut, karena agenda pajak negara harus menguntungkan semua orang termasuk kelompok yang memiliki harta dalam jumlah besar. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:45 WIB CORETAX SYSTEM

Ada Coretax Nanti, WP Tak Perlu ke KPP untuk Ubah Data Perpajakan

Minggu, 29 September 2024 | 11:01 WIB OPINI PAJAK

Reformasi Pajak dalam Transisi Suksesi Pimpinan Nasional

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu