Pelaporan Harta Hakim & Pejabat Pengadilan Pajak, Ini Kata Sekretariat

JAKARTA, DDTCNews – Sekretariat Pengadilan Pajak menggelar sosialisasi terkait dengan integritas para pegawai.

Sosialisasi sekaligus pembinaan itu mengangkat tema Gaya Hidup Hedonis dan Bijak dalam Bermedia Sosial. Sosialisasi dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Ms Team. Acara ini dihadiri jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.

“Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak,” bunyi informasi yang disampaikan Sekrertariat Pengadilan Pajak dalam laman resminya, Senin (6/3/2023).

Dalam acara tersebut, narasumber menekankan perlunya untuk menghindari sejumlah pantangan ketika menggunakan media sosial.

Pantangan tersebut antara lain terkait dengan konten yang memuat hal-hal yang dapat menimbulkan konflik, memuat curhat pribadi, bersifat agresif, menyebarkan foto pribadi yang berdampak negatif, dan menunjukkan keberpihakan politik.

Kegiatan diakhiri dengan peresmian tagline Sekretariat Pengadilan Pajak dan pengumuman pemenang lomba reels. Hal tersebut, menurut Sekretariat Pengadilan Pajak, sebagai perwujudan komitmen menuju wilayah ZI-WBK dan peringatan hari antikorupsi sedunia.

Sekretariat Pengadilan Pajak juga mengatakan setiap tahunnya, para hakim serta pejabat di lingkungan Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak rutin menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Tingkat pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN 2022 untuk para hakim serta pejabat di lingkungan Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak telah mencapai 100%. Hingga 28 Februari 2023, sebanyak 58 hakim dan 136 pejabat telah menyampaikan LHKPN.

Capaian pemenuhan pelaporan LHKPN tersebut tidak hanya terjadi pada tahun ini. Selama 3 tahun berturut-turut sejak 2020, para hakim serta pejabat di lingkungan Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak telah memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN sebesar 100%.

Para pegawai di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak yang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan LHKPN tetap wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) setiap tahun melalui Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA). Penyampaian juga telah mencapai 100%. (kaw)