Pekan Depan, Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Insentif Pajak Properti

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merilis peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai perpanjangan waktu insentif PPN properti ditanggung pemerintah (DTP) pada pekan depan.

Menkeu mengatakan pemerintah akan memperpanjang masa berlaku insentif PPN atas properti dari sebelumnya berakhir pada Agustus 2021, menjadi pada Desember 2021. Saat ini, PMK yang baru sedang dalam proses harmonisasi dan diperkirakan dapat segera diterbitkan.

"Saat ini PMK-nya sedang dalam proses untuk diterbitkan, harmonisasi, jadi tinggal satu langkah saja, enggak akan terlalu lama. Kami harapkan bisa minggu depan keluar," katanya melalui konferensi video, Jumat (6/8/2021).

Sri Mulyani menuturkan PMK yang baru akan mengatur pemberian insentif PPN properti DTP pada September-Desember 2021. Sementara itu, persyaratan dan besaran insentif masih akan sama seperti PMK 21/2021 yang memberikan insentif sepanjang Maret-Agustus 2021.

Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Selain itu, insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Sri Mulyani pun meminta pengusaha tidak khawatir karena perpanjangan waktu insentif hingga Desember 2021 telah diputuskan. "Jangan khawatir, ini sudah diumumkan dan pasti tinggal masalah proses untuk perpanjangannya," ujarnya.

Real Estat Indonesia (REI) sebelumnya sempat meminta menteri keuangan segera menerbitkan revisi PMK 21/2021 guna memberikan kepastian bagi dunia usaha tentang perpanjangan waktu insentif PPN properti DTP. (rig)