AUSTRALIA

Pejabat Senior ATO Terseret Kasus Penipuan Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 19 Mei 2017 | 09:33 WIB
Pejabat Senior ATO Terseret Kasus Penipuan Pajak

CANBERRA, DDTCNews – Bos pajak senior di Australia Michael Cranston akan menghadapi pengadilan lantaran diduga terlibat dalam kasus penipuan pajak yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kedua anak Cranston juga ditangkap dan didakwa karena telah melakukan penipuan pajak sebesar AU$165 juta atau sekitar Rp1.631 miliar.

Wakil Komisaris Australian Federal Police (AFP) Leanne Close mengatakan Wakil Komisaris Kantor Perpajakan Australia (ATO) Michael Cranston akan menghadapi hukuman lima tahun penjara jika terbukti bersalah lantaran menyalahgunakan posisinya sebagai pejabat publik dengan memberikan informasi rahasia kepada anaknya.

“Sepuluh orang tersangka, termasuk anak Cranston yakni Adam Cranston dan Lauren Anne Cranston juga ditangkap secara mendadak pada Rabu malam (17/5). 27 rumah dan bisnis digerebek di Sydney dan 6 surat penangkapan berikutnya dilaksanakan pada Kamis (18/5),” jelasnya.

Baca Juga:
DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

AFP menuduh Adam Cranston telah meminta ayahnya untuk mengakses informasi atas namanya. Skema yang digunakan oleh Adam yaitu dengan menawarkan layanan kepada klien yang membutuhkan jasa atas kewajiban perpajakannya.

Pembayaran atas jasa tersebut kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh konspirator, yang kemudian penghasilan tersebut digunakan untuk mendanai gaya hidup mewahnya yang disalurkan dalam bentuk kendaraan mewah, properti dan investasi.

“Dalam dua hari terakhir kami telah menyita aset berupa 25 mobil, 18 rumah, 12 sepeda motor, pesawat terbang, senjata api, perhiasan, karya seni, vintage anggur, dan lebih dari 100 rekening bank dan rekening saham,” ungkap Close.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan seperti dilansir dalam seattletimes.com, operasi polisi ini menunjukkan bahwa hukum di Australia menjunjung tinggi keadilan. Sekali pun memiliki jabatan tinggi di pemerintahan, apabila bersalah akan tetap dikenakan sanksi tegas. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 22 Januari 2025 | 09:25 WIB KURS PAJAK 22 JANUARI 2025 - 28 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 15 Januari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 15 JANUARI 2025 - 21 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Bergerak Dinamis, Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS

Rabu, 08 Januari 2025 | 10:01 WIB KURS PAJAK 8 JANUARI 2025 - 14 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Terhadap Nyaris Semua Negara Mitra

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha