Pegawai Tetap Jadi Peserta Kegiatan, PPh 21 Hadiah Dipotong Pakai TER

JAKARTA, DDTCNews - Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam PMK 168/2023 hanya berlaku bila peserta kegiatan tersebut bukanlah pegawai tetap dari pemberi penghasilan.

Bila peserta kegiatan adalah pegawai tetap dari pemberi penghasilan, PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sebagai peserta kegiatan harus digabungkan dengan penghasilan bruto bulanan dan dikenai tarif efektif bulanan.

"Dalam hal peserta kegiatan merupakan pegawai tetap dari pemberi penghasilan, maka pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sebagai peserta kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap dalam masa pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut," bunyi petunjuk umum PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan yang terlampir dalam PMK 168/2023, dikutip pada Jumat (26/1/2024).

Bila peserta kegiatan bukanlah pegawai tetap dari pemberi kerja, PPh Pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Sebagai contoh, Tuan W pada masa pajak September 2024 menjuarai turnamen internasional yang digelar oleh PT D. Hadiah yang diterima Tuan W selaku pemenang turnamen adalah Rp200 juta. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 yang atas hadiah yang diterima Tuan W adalah (5% x Rp60 juta) + (15% x Rp140 juta) = Rp24 juta.

Bila Tuan W ternyata adalah pegawai tetap PT D, PPh Pasal 21 atas hadiah tersebut digabungkan dengan penghasilannya selaku pegawai tetap pada masa pajak September 2024.

Tarif efektif bulanan yang dikenakan atas penghasilan bruto Tuan W pada masa pajak September 2024 dipilih berdasarkan status Tuan W. Contoh, bila Tuan W berstatus kawin dan memiliki 1 tanggungan (K/1) maka PPh Pasal 21 dikenakan menggunakan tarif efektif kategori B.

Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan atas penghasilan bruto yang diperoleh orang pribadi dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto yang diperoleh orang pribadi dengan status tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2).

Kemudian, tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima oleh orang pribadi dengan status kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3). (sap)