PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB
Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024). PTIJK 2024 bertema Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan itu digelar sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap geliat bisnis dan investasi terus meningkat usai berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) 2024.

Presiden menyadari bahwa selama ini, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu, tidak sedikit pelaku usaha yang memilih untuk wait and see dalam berekspansi. Mereka cenderung melihat perkembangan politik yang memanas.

"Sekarang alhamdulillah pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS. Kita harapkan arus modal masuk, investasi sehabis pemilu ini bisa bergerak lebih meningkat dan lebih baik lagi," kata Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2024, Selasa (20/2/2024).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Presiden juga meyakini perekonomian Tanah Air bisa melanjutkan tren pertumbuhan positif pada 2024. Berkaca pada 2023 lalu, ekonomi RI sanggup tumbuh 5,05% dengan inflasi yang terjaga di angka 2,57%.

Tak cuma itu, cadangan devisa RI juga tercatat mencapai US$145 miliar. Neraca perdagangan terpantau surplus US$36 miliar atau setara Rp570 triliun. Defisit transaksi berjalan bertahan di surplus 0,16%.

"Saya kira angka-angka seperti ini harusnya kita optimistis terhadap ekonomi Indonesia di 2024," kata presiden.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak di sektor jasa keuangan tetap waspada tehadap cepatnya pergerakan ekonomi global dan masifnya disrupsi teknologi.

"Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 1998, di Asian financial crisis, kemudian di 2008 juga global financial crisis, dan juga di berbagai–kita lihat jatuhnya Silicon Valley Bank ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita," kata presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia baru di angka 75%, sedangkan tingkat literasi keuangan nasional masih di angka 65% pada 2023.

Lebih lanjut, Kepala Negara mendorong pengembangan UMKM melalui perbankan dan asuransi. Presiden pun menjelaskan bahwa dibutuhkan sebuah strategi untuk meningkatkan kredit perbankan terhadap UMKM.

“Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19 persen ini perlu sebuah trobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,” ucap Presiden. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja