KABUPATEN SIDOARJO

Patuh Pajak, Lima Perusahaan Ini Dapat Penghargaan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 November 2020 | 12:03 WIB
Patuh Pajak, Lima Perusahaan Ini Dapat Penghargaan

Ilustrasi. (DDTCNews)

SIDOARJO, DDTCNews – Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pelaku usaha yang tetap menunaikan kewajiban pajak daerah dengan tertib meski di tengah masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

Pelaksana Jabatan Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan apresiasi wajib pajak daerah yang patuh merupakan agenda rutin. Menurutnya, pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi perekonomian, tetapi masih ada pelaku usaha yang konsisten membayar pajak sebelum jatuh tempo.

"Dalam bidang kesehatan, kondisi Kabupaten Sidoarjo saat ini masih kategori zona oranye, meskipun upaya penanganan Covid-19 terus diupayakan," katanya, dikutip Selasa (17/11/2020).

Baca Juga:
Bekasi Sudah Cetak 1,26 Juta SPPT PBB Sejak Awal 2025

Perusahaan yang mendapatkan penghargaan antara lain PT New Hope Jawa Timur, Swiss Belhotel, PT Tjiwi Kimia Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Ispat Indo. Tak hanya itu, apresiasi juga diberikan kepada para perangkat desa.

Hudiyono menambahkan dampak pandemi pada perekonomian membuat pemerintah melakukan revisi target setoran pajak daerah. Awalnya, target penerimaan pajak daerah dalam APBD 2020 ditetapkan sebesar Rp1,09 triliun. Namun kini direvisi menjadi Rp849 miliar.

Selain itu pemerintah memberikan berbagai insentif pajak daerah untuk masyarakat dan pelaku usaha di antaranya penghapusan denda administrasi dan perpanjangan jatuh tempo pembayaran. Adapun insentif berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Desember 2020.

Baca Juga:
DJP Sebut 746.840 Wajib Pajak Sudah Laporkan SPT Tahunan 2024

Sementara itu, Kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BKPD) Joko Santoso berharap agenda rutin tahunan ini dapat mendorong pelaku usaha lainnya untuk menjadi wajib pajak patuh dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Pemberian penghargaan bagi wajib pajak panutan ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak lainnya, untuk melakukan pembayaran pajak daerah sebelum jatuh tempo pembayaran," imbuhnya seperti dilansir duta.co. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?