PAPUA NUGINI

Partai Ini Usulkan Tarif Pajak Individu Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 Juni 2017 | 09:28 WIB
Partai Ini Usulkan Tarif Pajak Individu Dipangkas

PORT MORESBY, DDTCNews – Partai Sosial Demokratis (PSD) Papua Nugini akan mengusulkan kebijakan untuk melakukan pemangkasan tarif pajak penghasilan individu bagi warga pekerja biasa. Pasalnya, tarif pajak penghasilan orang pribadi saat ini dinilai masih terlalu tinggi.

Pemimpin Partai Sosial Demokratis Powes Parkop mengatakan dengan standar hidup yang relatif tinggi di Panua Nugini, PSD akan mendorong penghematan pribadi dan belanja individu untuk barang dan jasa, salah satunya melalui penurunan tarif pajak.

“Tarif pajak penghasilan individu di negara kita masih terlalu tinggi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pemangkasan tarif pajak penghasilan bagi para pekerja biasa,” ungkapnya, Rabu (14/6).

Baca Juga:
Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Tidak hanya itu, PSD juga mengusulkan untuk secara progresif meningkatkan ambang batas terendah pajak penghasilan orang pribadi selama periode waktu tertentu. Peningkatan ambang batas terendah ini, menurutnya dapat membantu warga dengan penghasilan yang lebih rendah terbebas dari kewajiban membayar pajak.

“Uang yang diperoleh masyarakat harus digunakan untuk membeli barang dan jasa, bukan untuk membayar pajak dalam jumlah yang besar. Jika penghasilannya digunakan untuk konsumsi maka akan meningkatkan efek multiplier yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara,” tandasnya seperti dikutip dalam looppng.com.

Parkop menjelaskan hilangnya pendapatan akibat pengurangan tarif pajak penghasilan orang pribadi tersebut akan diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari penerimaan pajak pada sektor energi tidak terbarukan.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, akan membantu untuk mengurangi defisit anggaran yang tengah dialami oleh Pemerintah Papua Nugini. “Pemerintah tentu saja membutuhkan uang untuk membiayai negara, namun bukan dari pajak tinggi atas pendapatan produktif warga,” tutup Parkop. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha