KOREA SELATAN

Parlemen Korsel Ingin PPh Badan Naik

Redaksi DDTCNews | Selasa, 18 Oktober 2016 | 17:31 WIB
Parlemen Korsel Ingin PPh Badan Naik

SEOUL, DDTCNews – Kementerian Keuangan Korea Selatan (Korsel) dan anggota parlemen oposisi berdebat mengenai rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi 22%.

Menteri Keuangan Korsel Yoo Il-ho berulang kali meyakinkan parlemen bahwa kenaikan tarif PPh Badan akan mengurangi daya saing perusahaan Korea Selatan. Hal tersebut juga merembet pada investasi dan lapangan kerja yang menurun.

“Kita perlu ingat bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi melemah dan kondisi ekonomi global yang tidak pasti akan menjadi beban bagi para pekerja dan tentunya juga akan menyeret investasi ,” ucapnya, Senin (17/10).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sementara itu, perwakilan dari partai oposisi tetap mengusulkan pemerintah untuk tetap menaikkan tarif PPh Badan agar dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak.

Kim Hyun-mee dari oposisi utama Partai Minjoo Korea mengatakan tarif tersebut seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi karena tarif PPh Badan telah mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir.

Hyun-mee menambahkan, seperti dilansir dalam tax-news.com, kenaikan tarif PPh Badan yang lebih tinggi akan mengembalikan proporsi penerimaan pajak Korea Selatan yang berasal dari pajak perusahaan, memberikan pendapatan tambahan bagi kesejahteraan sosial, dan membantu mengurangi defisit fiskal negara.

Meski masih perdebatan, partai-partai oposisi tersebut saat ini menguasai mayoritas di Majelis Nasional Korsel dan diprediksi mampu meloloskan kebijakan tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT