KOREA SELATAN

Parlemen Korsel Ingin PPh Badan Naik

Redaksi DDTCNews | Selasa, 18 Oktober 2016 | 17:31 WIB
Parlemen Korsel Ingin PPh Badan Naik

SEOUL, DDTCNews – Kementerian Keuangan Korea Selatan (Korsel) dan anggota parlemen oposisi berdebat mengenai rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi 22%.

Menteri Keuangan Korsel Yoo Il-ho berulang kali meyakinkan parlemen bahwa kenaikan tarif PPh Badan akan mengurangi daya saing perusahaan Korea Selatan. Hal tersebut juga merembet pada investasi dan lapangan kerja yang menurun.

“Kita perlu ingat bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi melemah dan kondisi ekonomi global yang tidak pasti akan menjadi beban bagi para pekerja dan tentunya juga akan menyeret investasi ,” ucapnya, Senin (17/10).

Baca Juga:
Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Sementara itu, perwakilan dari partai oposisi tetap mengusulkan pemerintah untuk tetap menaikkan tarif PPh Badan agar dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak.

Kim Hyun-mee dari oposisi utama Partai Minjoo Korea mengatakan tarif tersebut seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi karena tarif PPh Badan telah mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir.

Hyun-mee menambahkan, seperti dilansir dalam tax-news.com, kenaikan tarif PPh Badan yang lebih tinggi akan mengembalikan proporsi penerimaan pajak Korea Selatan yang berasal dari pajak perusahaan, memberikan pendapatan tambahan bagi kesejahteraan sosial, dan membantu mengurangi defisit fiskal negara.

Meski masih perdebatan, partai-partai oposisi tersebut saat ini menguasai mayoritas di Majelis Nasional Korsel dan diprediksi mampu meloloskan kebijakan tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi